Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Rahmat Bagja menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin tidak pilih-pilih dalam menangani perkara pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat
Pemanggilan empat menteri oleh MK untuk bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum menunjukkan tidak di bawah tekanan presiden. Bahkan, MK perlu memanggil presiden.
YAYASAN Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) memenangkan tiga gugatan sengketa informasi atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu (3/4).
Tim pengembang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yudistira Dwi Wardhana Asnar membantah bahwa server aplikasi tersebut disimpan di luar negeri.
Ketika ditanya persiapan memenuhi panggilan MK, Muhadjir mengaku tidak ada persiapan yang signifikan.
Perludem menyoroti minimnya ruang aman yang dimiliki masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, utamanya terkait tindak pidana pemilu
Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.
CITI Indonesia melihat Indonesia butuh lebih banyak aliran modal asing atau capital inflow di luar penanaman modal langsung (FDI). Hal ini perlu untuk menopang pelemahan rupiah.
Para calon legislatif (caleg) dari berbagai daerah mendatangi kantor DPP PDIP Jalan Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Selain ikut bertarung sebagai caleg, kader Perempuan Partai Golkar juga aktif membantu pemenangan dalam struktur Partai Golkar dalam berbagai tingkatan.
Pakar Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengungkapkan kekhawatirannya bila Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bisa memeriksa dan mengadili hasil pemilihan umum.
Ma’ruf menuturkan situasi pasca-Pemilu 2024 relatif lebih sejuk jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu yang diwarnai banyak demonstrasi
Di tengah sidang perkara PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), hak angket harus tetap digulirkan untuk bongkar dugaan kecurangan pemilu.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya bersyukur bisa mendapati hasil positif dalam Pileg serentak beberapa waktu lalu.
Berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal capres dan cawapres pada 28 Oktober 2023, menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023.
Maqdir menegaskan MK adalah lembaga peradilan. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan lembaga peradilan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu pihak tergugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan akan melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 untuk mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman sebelumnya.
Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved