Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pertemuan antara Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah usai. Kedua partai membahas hasil kontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baru-baru ini berakhir.
“Kami sangat menghargai hubungan baik yang telah terjalin antara kedua partai ini. Kami merasa penting untuk menjaganya dengan baik,” ungkap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/4).
Surya Paloh menekankan bahwa hubungan ini tidak hanya terkait dengan kepentingan politik, tetapi juga mengutamakan kepentingan nasional.
Baca juga : Surya Paloh Imbau PKS Pikir-pikir Soal Arah Politik
Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyambut baik pertemuan dengan Partai NasDem. Ia menyebut suasana pertemuan ini masih dalam rangka suasana Idul Fitri yang penuh dengan keakraban dan kekeluargaan.
“Kehangatan suasana ini membawa manfaat dalam mempererat hubungan kebangsaan melalui silaturahmi,” jelasnya.
Sebelumnya, Surya Paloh juga menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam, Surya Paloh menyatakan kesepakatan antara NasDem dan PKB untuk mendukung pemerintahan baru.
“Tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik PKB maupun NasDem, adalah memperkuat sinergi kedua partai ini guna memperkuat segala aspek kehidupan dalam bangsa kita,” ujar Surya Paloh. (Z-10)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved