Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Kemendagri Tegaskan Belum Ada Rencana Pemekaran Daerah

Kemendagri menegaskan pemerintah belum berencana melakukan pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasalnya, hingga saat ini aturan monatorium masih berlaku.

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari ASN Sangat Riskan Dilakukan

Prof Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa penjabat kepala daerah itu hanya menjadi caretaker pengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan sementara.

Pengusaha Nilai Penaikan Level PPKM untuk Pengendalian, bukan Pembatasan

Kalangan pengusaha pun kembali mempersiapkan langkah khusus untuk menghadapi lonjakan kasus covid-19, yang berpotensi meningkatkan kembali pembatasan.

Pemerintah Siap Cabut SK Lahan yang Ditelantarkan

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat membagikan ratusan SK dengan total luas lahan 520 ribu hektare kepada sejumlah masyarakat di Tanah Air.

Bagikan Sertifikat Lahan, Presiden: Manfaatkan untuk Hal Produktif

Jokowi, sapaan akrabnya, juga berpesan kepada kelompok masyarakat yang sudah memegang SK untuk mengelola lahan yang diberikan secara produktif.

Yasonna: Penegak Hukum Susun Daftar Buronan Target Ekstradisi

Daftar nama buronan di luar negeri tersebut disusun sambil menunggu proses penuntasan ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

Potensi Belanja Pemerintah Capai Rp1.200 Triliun, LKPP: E-Katalog Jadi Kunci

LKPP membuat program e-katalog baik dari skala nasional, sektoral dan lokal untuk jajaran pemerintahan. Hal itu untuk transparansi pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah Universitas Negeri di Afghanistan Mulai Dibuka

Sejak kelompok Taliban kembali berkuasa, banyak fasilitas pendidikan di Afghanistan tutup. Bahkan, muncul kekhawatiran perempuan tidak boleh mendapat akses pendidikan.

Sri Mulyani: Omikron tidak Berdampak Jauh pada Perekonomian

Menteri Keuangan pun optimistis kinerja ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik. Sekalipun terdapat ancaman dari covid-19 varian omikron.

Indeks PIKP 2021 Dorong Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Lebih Baik

Hasil pengukuran Indeks dapat membantu menunjukkan perkembangan serta kondisi yang memerlukan upaya-upaya perbaikan.

Membangun City Branding Perkenalkan Potensi Daerah

Pengenalan berbagai potensi ini mesti dilakukan, sehingga citra positif daerah dan kota di Indonesia semakin meningkat.

Presiden Jokowi: IKN Bukan Sekadar Pindah Gedung

Program IKN ditegaskan bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan melainkan juga membangun ekonomi modern dan kehidupan sosial yang lebih adil.

Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Memperlambat Rancangan APBD

Mendagri mencontohkan, salah satu penyalahgunaan itu antara lain lambatnya proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kabupaten/kota.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perlu Leadership System

Regulasi SPBE atau pemerintahan digital bilamana mau dinaikkan statusnya menjadi undang-undang maka yang harus ditekankan adalah penegakan regulasi yang disiplin.

Universitas BTH Kolaborasi dengan Pemerintah dan Dunia Usaha

Tantangan revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 langsung dijawab dengan dibukanya program studi baru yang sangat dibutuhkan dunia usaha, pemerintah, dan masyarkat. 

Tingkat Kepercayaan Rakyat terhadap Pemerintah masih Tinggi

Terkait kepercayaan publik terhadap demokrasi, Edelman menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap demokrasi di Indonesia ada di peringkat ketiga dunia.

Ukraina Sebut Rusia di Balik Serangan Siber terhadap Situs Web Pemerintah

Sepuluh situs milik pemerintah telah mengalami "gangguan tidak resmi", tetapi konten mereka tidak dimodifikasi dan tidak ada kebocoran data pribadi.

Giatkan Penyemprotan Serentak Eco Encyme ke Udara, Pemkab Klaten Raih Rekor Muri

Penyemprotan serentak eco encyme ke udara se-Kabupaten Klaten itu melibatkan sekitar 60.000 sprayer dan memecahkan rekor Muri.

Pemerintah Harus Transparan Dalam Revisi UU Nomor 12/2011

Pemerintah harus mengedepankan asas kehati-hatian, transparansi, dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses revisi undang-undang.

Istana Negara: Posisi Wakil Menteri Disiapkan untuk Hadapi Ketidakpastian

Posisi wakil menteri adalah bentuk antisipasi pemerintah terhadap ketidakpastian yang masih terus terjadi.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia