Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan potensi belanja pemerintah mencapai Rp1.200 triliun.
LKPP pun membuat program e-katalog baik dari skala nasional, sektoral dan lokal untuk jajaran pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kami banyak memotong mata rantai yang panjang. Proses bisnis sudah kita potong. Sejak dari OSS (Online Single Submission), langsung masuk e-katalog," ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Rabu (2/2).
Baca juga: Sri Mulyani: Omikron tidak Berdampak Jauh pada Perekonomian
Dengan adanya e-katalog, lanjut dia, dipastikan tidak ada proses administrasi yang panjang. Pihaknya juga memutuskan tidak ada negosiasi harga di LKPP. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga (K/L) cukup mengakses e-katalog tersebut, tanpa harus bertemu petugas LKPP.
Langkah itu bertujuan meminimalkan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa paket proyek pemerintah. "Tetapi, jika barang yang dijual di e-katalog lebih mahal atau ditemukan lebih murah di tempat lain, akan kena penalti denda dua kali lipat," imbuh Azwar.
Baca juga: Presiden: APBN 2022 Harus Responsif, Antisipatif dan Fleksibel
Azwar menjelaskan tidak ada lagi kontrak perpanjangan di LKPP. Kontrak di e-katalog akan bersifat seumur hidup. "Kecuali barang mereka expired. Ini untuk menghindari pertemuan staf kami dengan penyedia barang di e-katalog," jelasnya.
Di satu sisi, ada potensi Rp530 triliun dari transaksi online dan 32 juta pelaku belanja online pada 2021. "Kami diamanatkan Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Lalu, porsi UMKM harus diperbesar sekitar 40%, kemudian percepatan penyerapan APBN/APBD," tuutp dia.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved