Sri Mulyani: Omikron tidak Berdampak Jauh pada Perekonomian

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dampak covid-19 varian omikron terhadap ekonomi nasional tidak terlalu dalam. Pihaknya pun optimistis ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik, meskipun menghadapi ancaman omikron.

"Kita cukup optimis bahwa triwulan I ini tidak seperti tahun lalu. Di mana ada dampak berat akibat kenaikan lonjakan kasus, yang saat itu masyarakat masih belum banyak divaksinasi dan menyebabkan pemerintah harus melakukan PSBB ketat," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers KSSK secara daring, Rabu (2/2).

Dia menyebut percepatan vaksinasi dan membaiknya penanganan pandemi menjadi modal optimisme pemerintah dalam menghadapi omikron. Meski tak menyebutkan secara detail angka pertumbuhan di triwulan I, Ani meyakini target pertumbuhan 5% pada APBN 2022 akan tercapai.

Baca juga: WHO: Sub-Varian Omikron Ditemukan di 57 Negara

Lebih lanjut, Ani mengatakan langkah yang diambil pemerintah akan berbeda dengan sebelumnya, yakni ketika menghadapi varian delta. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat saat ini jauh lebih baik ketimbang pertengahan 2021. Saat itu, dilakukan penerapan PPKM level 4 di banyak wilayah.

"Tentu Indonesia akan tetap belajar melihat semua evidence, bukti-bukti mengenai dampak omikron. Baik di Indonesia maupun negara lain, yang sudah mengalami gelombang omikron lebih dulu, yaitu pada triwulan IV 2021. Sehingga, kita mampu belajar dari negara tetangga lain," jelas Bendahara Negara.

"Saya berharap masyarakat ikut serta mendukung agar kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan optimal. Tanpa menyebabkan kenaikan jumlah kasus omikron dan jumlah yang harus dirawat di rumah sakit," imbuh Ani.

Baca juga: Selat Bali Tercemar, Menteri KKP : Laut Bukan Keranjang Sampah!

Terpisah, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang, selain kasus omikron, respon dan kebijakan yang diambil pemerintah juga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2022.

Apabila pemerintah cepat dalam menanggulangi kenaikan kasus, dampaknya pada ekonomi triwulan I 2022 relatif minim. "Tetapi, jika pendekatan kesehatannya kurang cepat dan laju kenaikan kasusnya eksponensial dan pada muaranya mendorong pemerintah memberlakukan PPKM level 4, ini tentu berpotensi mereduksi pertumbuhan ekonomi," ujar saat dihubungi.

Walaupun pemerintah gagal menangani lonjakan kasus dan harus melakukan pengetatan mobilitas, Yusuf meyakini ekonomi Indonesia tak akan jatuh ke level negatif. Oleh karena itu, dia menekankan persoalan penanganan kesehatan tetap menjadi kunci pemulihan pertumbuhan ekonomi.(OL-11)