Presiden: APBN 2022 Harus Responsif, Antisipatif dan Fleksibel

PRESIDEN Joko Widodo menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 harus bersifat responsif, antisipatif dan fleksibel.

Semua itu diperlukan lantaran tahun depan dunia masih akan dilanda ketidakpastian, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga: Implementasi UU Cipta Kerja Tunjukkan Hasil Positif

"Oleh karena itu kita harus selalu siap berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).

Setidaknya, kepala negara mensyaratkan APBN 2022 harus fokus pada enam kebijakan utama, yang dua di antaranya masih bagian dari penanganan pandemi.

Pertama adalah melanjutkan pengendalian covid-19. Tentunya, harus ada banyak dana yang digelontorkan untuk penguatan kesehatan masyarakat.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti dengan kembali memberikan berbagai program bantuan sosial.

"Sekali lagi, di 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. ketidakpastian di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," tegas Jokowi.

Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, melakukan penguatan desentralisasi fiskal untuk pemerataan kesejahteraan di daerah. Terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based-budgeting agar belanja lebih efisien.

"APBN 2022 memiliki peran sentral. Apa lagi, tahun depan kita dipercaya sebagai Presidensi G20. Kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata pada green dan sustainbale economy," tandasnya. (OL-6)