Jelang Pemilu Serentak, Kemendagri Pemda Harus Bersinergi

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinergitas di tingkat pemerintah daerah (pemda) dalam persiapan pemilu dan pilkada pada 2024.

Pemda diminta memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 UU 23/2014,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam rapat koordinasi virtual, Selasa (1/3).

Sementara itu, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Sugeng Hariyono menyoroti urgensi penyusunan peta jalan terkait persiapan pesta demokrasi serentak. Menurutnya, pemda perlu memperhatikan acuan yang diterbitkan pemerintah pusat.

"Terutama terkait pelaksanaan pilkada, serta melaporkan kondisi aktual di daerah,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits menyebut pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, pemda yang akan menyelenggarakan pilkada dapat membentuk dana cadangan. Dalam hal ini, dengan menerbitkan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti