Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinergitas di tingkat pemerintah daerah (pemda) dalam persiapan pemilu dan pilkada pada 2024.
Pemda diminta memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Baca juga: Surya Paloh Tolak Wacana Penundaan Pemilu
“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 UU 23/2014,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam rapat koordinasi virtual, Selasa (1/3).
Sementara itu, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Sugeng Hariyono menyoroti urgensi penyusunan peta jalan terkait persiapan pesta demokrasi serentak. Menurutnya, pemda perlu memperhatikan acuan yang diterbitkan pemerintah pusat.
"Terutama terkait pelaksanaan pilkada, serta melaporkan kondisi aktual di daerah,” ucapnya.
Baca juga: SMRC: Pemilih Berpendidikan Mayoritas Pilih Ganjar
Di sisi lain, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits menyebut pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karena itu, pemda yang akan menyelenggarakan pilkada dapat membentuk dana cadangan. Dalam hal ini, dengan menerbitkan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.(OL-11)
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved