Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
ADA sinyal pemerintah akan kembali menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah. Pasalnya, saat ini terjadi lonjakan kasus covid-19 yang cukup signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menegaskan bahwa pihaknya menganggap jika peningkatan level PPKM sebagai upaya pengendalian, bukan pembatasan.
Baca juga: Indikator Level PPKM Berubah, Cakupan Vaksin Dosis Lengkap
"Yah kita melihatnya sebagai upaya pengendalian, bukan pembatasan, yang bisa memengaruhi pemulihan ekonomi. Supaya kita lebih aware untuk physical distancing," ungkap Bob kepada Media Indonesia, Minggu (6/2).
Pihaknya berharap saat ini rumah sakit tidak mengalami over kapasitas. Mengingat, vaksin booster dianggap efektif untuk mengurangi keparahan dari paparan covid-19, khususnya varian omikron.
Baca juga: Cari Bukti Adanya Kartel, KPPU Periksa Produsen Minyak Goreng
Menurutnya, pemerintah perlu memerhatikan aspek kesehatan dan ekonomi untuk Indonesia. Jika level PPKM kembali dinaikkan, pihaknya berharap implementasi kebijakan tidak disamaratakan. "Risk based PPKM harus disesuaikan situasi di masing-masing tempat. Jadi tidak pukul rata," tutur Bob.
Kalangan pengusaha dikatakannya tidak pernah mengharapkan kenaikan kembali kasus covid-19, yang akan berimbas pada penerapan PPKM. "Kita berharap yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Hope the best prepared for the worst," pungkasnya.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved