Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA sinyal pemerintah akan kembali menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah. Pasalnya, saat ini terjadi lonjakan kasus covid-19 yang cukup signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menegaskan bahwa pihaknya menganggap jika peningkatan level PPKM sebagai upaya pengendalian, bukan pembatasan.
Baca juga: Indikator Level PPKM Berubah, Cakupan Vaksin Dosis Lengkap
"Yah kita melihatnya sebagai upaya pengendalian, bukan pembatasan, yang bisa memengaruhi pemulihan ekonomi. Supaya kita lebih aware untuk physical distancing," ungkap Bob kepada Media Indonesia, Minggu (6/2).
Pihaknya berharap saat ini rumah sakit tidak mengalami over kapasitas. Mengingat, vaksin booster dianggap efektif untuk mengurangi keparahan dari paparan covid-19, khususnya varian omikron.
Baca juga: Cari Bukti Adanya Kartel, KPPU Periksa Produsen Minyak Goreng
Menurutnya, pemerintah perlu memerhatikan aspek kesehatan dan ekonomi untuk Indonesia. Jika level PPKM kembali dinaikkan, pihaknya berharap implementasi kebijakan tidak disamaratakan. "Risk based PPKM harus disesuaikan situasi di masing-masing tempat. Jadi tidak pukul rata," tutur Bob.
Kalangan pengusaha dikatakannya tidak pernah mengharapkan kenaikan kembali kasus covid-19, yang akan berimbas pada penerapan PPKM. "Kita berharap yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Hope the best prepared for the worst," pungkasnya.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved