Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA sinyal pemerintah akan kembali menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah. Pasalnya, saat ini terjadi lonjakan kasus covid-19 yang cukup signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menegaskan bahwa pihaknya menganggap jika peningkatan level PPKM sebagai upaya pengendalian, bukan pembatasan.
Baca juga: Indikator Level PPKM Berubah, Cakupan Vaksin Dosis Lengkap
"Yah kita melihatnya sebagai upaya pengendalian, bukan pembatasan, yang bisa memengaruhi pemulihan ekonomi. Supaya kita lebih aware untuk physical distancing," ungkap Bob kepada Media Indonesia, Minggu (6/2).
Pihaknya berharap saat ini rumah sakit tidak mengalami over kapasitas. Mengingat, vaksin booster dianggap efektif untuk mengurangi keparahan dari paparan covid-19, khususnya varian omikron.
Baca juga: Cari Bukti Adanya Kartel, KPPU Periksa Produsen Minyak Goreng
Menurutnya, pemerintah perlu memerhatikan aspek kesehatan dan ekonomi untuk Indonesia. Jika level PPKM kembali dinaikkan, pihaknya berharap implementasi kebijakan tidak disamaratakan. "Risk based PPKM harus disesuaikan situasi di masing-masing tempat. Jadi tidak pukul rata," tutur Bob.
Kalangan pengusaha dikatakannya tidak pernah mengharapkan kenaikan kembali kasus covid-19, yang akan berimbas pada penerapan PPKM. "Kita berharap yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Hope the best prepared for the worst," pungkasnya.(OL-11)
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved