Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa pemilihan kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah diproses di Istana. Masyarakat diminta bersabar dan menunggu pengumuman langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Soal nama tunggu saja. Nanti pengumuman atau pelantikannya, karena itu memang hak prerogatif Presiden," ujar Tenaga Ahli Utama Wandy Tuturoong kepada wartawan, Rabu (23/2).
Baca juga: Presiden Lantik Kepala Badan Otorita IKN Pekan Depan
Terkait kriteria, lanjut dia, Kepala Negara menginginkan sosok pemimpin IKN baru memiliki kemampuan mumpuni dalam mengorkestrasi tim di lapangan. Kepala badan otorita juga harus bisa berkomunikasi secara baik dengan seluruh pihak. Sehingga, konsep smart, green, sustainable and beautiful city bisa diwujudkan.
Sebelumnya, Presiden menyebut beberapa nama potensial untuk memimpin Nusantara. Mereka adalah Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, Basuki Tjahaja Purnama dan Azwar Anas. Namun, dua nama terakhir tampaknya akan tersingkir, karena berasal dari partai politik.
Baca juga: Rampung di 2024, Menteri PUPR: Kawasan Inti IKN Miliki 3 Klaster
Jokowi, sapaan akrabnya, tidak ingin Kepala Badan Otorita IKN terafiliasi pada partai politik. Belum lama ini, nama Bambang Susantono juga mencuat ke permukaan. Mantan Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat.
"Memang ada yang sebut-sebut nama itu. Tapi ada yang bilang bukan. Saya juga tidak mendapatkan informasi secara resmi. Jadi tunggu saja tanggal mainnya," tandas Wandy.(OL-11)
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Dalam rangkaian El John Pageants Festival, para finalis mengikuti berbagai agenda karantina dan ditempatkan di Rusun ASN yang seluruh furniturnya dicat menggunakan Propan PU Hygiene.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved