Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengungkapkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di 2024.
"kawasan inti pusat pemerintahan memliki luas 6.671 hektare (ha). Ada tiga klaster yang dibagi di wilayah tersebut," ujarnya dalam diskusi virtual bersama RRI, Rabu (23/2).
Klaster tersebut ialah kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.
Pada kawasan pemerintah di IKN akan dibangun kantor presiden, wakil presiden, gedung DPR, MPR, DPD, kantor kementerian dan lainnya.
"KIPP itu nanti akan kita utamakan bangun, luasnya sekitar Jabodetabek. Tapi, 70% kawasan harus hijau dan 20-30% bangunan," terang Basuki.
Baca juga: GMKI : Kepala Badan Otorita IKN Harus Memiliki Visi Indonesia Sentris
Masing-masing klaster tersebut juga akan digabung dengan bangunan hunian dan ruang komersial.
Menteri PUPR menjelaskan pembangunan kawasan inti pemerintah di IKN masuk dalam target jangka pendek yang harus dirampungkan pihaknya, mulai dari tahun ini hingga 2024.
"Siapa pun nanti yang ditunjuk sebagai (Kepala) Otorita IKN harus tahu visi Presiden Joko Widodo dalam implementasi pembangunan IKN ini," pungkasnya.
Total luas IKN Nusantara sebesar 256 ribu hektare. Konsep utama pembangunan tersebut mengusung Future Smart Forest City of Indonesia atau Kota Pintar Hutan.(OL-5)
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved