Pemerintah akan Cabut Kewajiban e-Visa Turis Asing

PEMERINTAH akan mencabut kewajiban sponsor atau penjamin untuk permintaan e-visa turis asing yang masuk ke Indonesia.

Adapun kebijakan e-visa tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Visa Elektronik.

"Pencabutan ini karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang akan masuk," jelas Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/2).

Dengan dicabutnya kebijakan itu, pemerintah berharap dapat memudahkan wisatawan mancanegara yang ingin berlibur ke Tanah Air. Luhut pun memberikan kabar baik terkait pembukaan Bali dalam menerima kedatangan turis asing.

Tercatat, lebih dari 1.600 wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Lebih dari 50% di antaranya memilih untuk melakukan karantina bubble atau tidak hanya di kamar saja.

"Sebagian besar wisman memilih hotel bubble dengan rata-rata harga kamar per malamnya mencapai Rp3 juta," imbuh Luhut.

Rusia, Australia, Prancis, Amerika serta Belanda mendominasi asal turis asing yang datang ke Bali. Untuk pembukaan tahap berikutnya, hotel bubble akan ditambah menjadi 17. Lalu, hotel karantina umum di kamar ditambah sebanyak 41.

"Perbaikan lainnya akan dilakukan mencakup pemesanan melalui online travel agent, ketersediaan kamar isolasi, mekanisme penjemputan di bandara, kemudahan e-visa," pungkasnya.

Secara spesifik, pemerintah memilih Bali sebagai lokasi uji coba peniadaan karantina per 14 Maret. Hal itu dikarenakan cakupan vaksinasi dosis kedua di Bali sudah tinggi.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti