Pemerintah Siap Cabut SK Lahan yang Ditelantarkan

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahwa pemerintah akan mencabut kembali Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat maupun Tanah Objek Reforma Agraria, jika tidak digunakan untuk kegiatan produktif.

Hal tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, saat menyerahkan ratusan SK dengan total luas lahan 520 ribu hektare kepada sejumlah masyarakat di Tanah Air.

"Lahan ini jangan ditelantarkan. Ini kita ikuti loh, ya. Jangan dipikir tidak diikuti. Setelah diberikan, sudah. Tidak. Cara kerja saya tidak seperti itu. Setelah diberikan, saya cek, cek, cek," ujar Presiden di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Kamis (3/2).

Kepala Negara mengungkapkan bahwa belum lama ini, pihaknya baru saja mencabut sejumlah SK dari lahan seluas tiga juta hektare. Sejumlah lahan ditarik kembali oleh pemerintah karena ditelantarkan. Adapula yang tidak digunakan untuk hal produktif. Bahkan, sebagian dipindahtangankan ke pihak lain.

"Kita cabut karena tidak diapa-apain. Lebih dari 10 tahun ditelantarkan. Jadi kita ambil lagi dan kita bagi lagi ke masyarakat yang bisa mengelola dengan baik," jelas Presiden.

Untuk bisa memperoleh modal untuk mengolah lahan, masyarakat bisa mengajukan kemitraan dengan korporasi.
"Atau bisa juga mengajukan permodalan ke perbankan. Tapi hati-hati, mesti dihitung, dikalkulasi semua. Bisa mengembalikan tidak nanti. Pas ngambil enak, nanti pas mengembalikan pusing tujuh keliling," tuturnya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh pemegang SK, agar bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. "Jangan sampai, lahan yang sekarang penuh dengan pohon malah ditebang habis sampai gundul," tegas Jokowi.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti