Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan penyitaan ini dilakukan berdasarkan petunjuk yang dapat memperkuat unsur perkara pidana.
IM57+ Institute menduga ada intervensi tertentu dalam penanganan kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK sedang mempertimbangkan penerapan pasal perintangan penyidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi.
Pimpinan KPK, melalui Wakil Ketua Alexander Marwata, menekankan pentingnya penyidik untuk memperkuat upaya pencarian informasi terkait keberadaan Harun Masiku
Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, menyatakan keyakinannya Harun Masiku telah melarikan diri ke tempat yang lebih tersembunyi setelah KPK mengumumkan perburuannya.
Masuknya AKBP Rossa Purbo Bekti sebagai Kasatgas Penyidikan KPK diyakini memperkuat upaya penangkapan Harun Masiku.
KPK menyebut kabar pertemuan buronan Harun Masiku dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PTIK tidak pernah masuk dalam ekspose kasus
KPK menyebut sudah mengetahui posisi tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan berpeluang untuk menangkapnya dalam waktu seminggu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku.
KPK minta MAKI untuk melapor ke penegak hukum atas perubahan perawakan dari buronan Harun Masiku yang disebut gemuk dan berambut gondrong.
KPK mengeklaim belum menyiapkan pemberkasan, sehingga tidak hadir praperadilan Harun Masiku.
KPK mengklaim belum mendapatkan informasi tentang perubahan perawakan dari buronan Harun Masiku, seperti yang diklaim MAKI.
KPK kembali tidak bisa memastikan lokasi buronan sekaligus mantan caleg dari PDIP Harun Masiku.
KPK tidak mempercayai kabar meninggalnya Harun Masiku karena tidak ada dokumen kependudukan yang mendukung.
Bila sampai akhir pemerintahan Jokowi, buronan Harun Masiku belum tertangkap akan menjadi bobrok penanganan hukum di Indonesia.
Jokowi dinilai sosok yang paling cocok memberikan perintah penangkapan terhadap Harun Masiku. Sebab, tidak akan ada yang berani mengintervensi permintaan Kepala Negara.
Bila Harun Masiku mengikuti proses hukum, mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yakin saat ini mantan caleg itu sudah bebas penjara.
Sudah 4 tahun Harun Masiku menjadi buronan. KPK disarankan mencari orang terdekat Caleg PDI Perjuangan itu untuk mencari keberadaannya.
Yudi Purnomo Harahap meyakini buronan sekaligus eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku bakal tertangkap di era pimpinan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai langkah Nawawi memanggil Wahyu Setiawan sebagai bentuk keseriusan dalam mencari buronan Harun Masiku.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved