Berita Terbaru Pajak Hari Ini

Tax Amnesty Timbulkan Persepsi Ketidakadilan Kebijakan Pajak

WACANA program pengampunan pajak (tax amnesty) di 2025 dinilai memunculkan persepsi kebijakan yang tak adil bagi wajib pajak. Kebijakan itu juga mendorong lahirnya anggapan remeh publik

Tax Amnesty Jilid III: Pemerintah Baru akan Mendalami

Pemerintah menyatakan belum membahas dan menentukan akan seperti apa program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan bergulir di tahun depan.

Soal Tax Amnesty Jilid III, Apindo: Pemerintah Harus Perbaiki Data

Pemerintah harus mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika nantinya program pengampungan pajak (Tax Amnesty) berjalan di 2025.

Aneh bin Ajaib! Tax Amnesty Bergulir di Tengah Penaikan Tarif PPN

DPR RI berharap pembahasan mengenai Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat segera dilakukan bersama pemerintah. 

Kejari Depok Tahan Direktur Dwikarya Penilap Pajak Rp2 Miliar

Diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara.

Sri Mulyani Kejar Pajak Ekonomi Bawah Tanah, Judi Online tidak Termasuk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus mengejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy. 

4 Fakta Penting Kinerja APBN hingga Oktober 2024

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik

Harga Super Terjangkau, Flash Sale 11.11 di Batiqa Hotels Mulai Rp263.500

BATIQA Hotels mengumumkan Flash Sale 11.11 yang menawarkan harga menginap super terjangkau bagi para tamu setia dan calon pengunjung.

Jewish National Fund Kanada Kalah Banding untuk Batalkan Pencabutan Status

JEWISH National Fund of Canada (JNF) kalah dalam banding untuk menghentikan pencabutan status amal oleh departemen pajak Kanada.

Pajak Kripto, Aturan, Besaran Tarif, dan Panduan Pelaporan untuk Investor di Indonesia

Bagi pembeli, transaksi melalui platform exchange terdaftar Bappebti dikenai PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi, sementara di platform yang tidak terdaftar besaran pajaknya 0,22%.

Bambang Brodjonegoro : Kenaikan PPN 12% Ada di Tangan Pemerintah

PENASIHAT Khusus Bidang Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa belum mengetahui rencana kenaikan PPN 12%  di tahun 2025 apakah akan terlaksana.

Pajak Ditanggung Pemerintah hanya Untungkan Masyarakat Mampu

Keringanan pajak bagi masyarakat melalui pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik hanya menguntungkan masyarakat mampu. 

Pengamat: Judi Online Itu Dibasmi, bukan Dikenai Pajak

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dikritik karena mengincar setoran pajak baru dari aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy seperti judi online. 

Otoritas Pajak Israel Perkirakan Kerugian Besar akibat Pengeboman Iran

BLOOMBERG melaporkan bahwa Otoritas Pajak Israel memperkirakan kerugian finansial yang disebabkan oleh pengeboman Iran baru-baru ini antara US$40 juta dan US$53 juta.

Kepastian Hukum Masih Dikeluhkan Dunia Usaha

ASPEK kepastian hukum disebut masih menjadi persoalan yang menghambat perkembangan dunia usaha. Padahal geliat dunia usaha menentukan laju perekonomian dalam negeri. 

Saran Indef buat Pembangunan Papua Tengah

DIREKTUR Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan sektor pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian besar dalam pembangunan di Papua Tengah. 

Pendapatan Negara Disebut Bocor Rp300 Triliun, Tim Prabowo Beri Penjelasan

Kebocoran penerimaan negara hingga Rp300 triliun disebut berasal dari setoran pajak yang belum dibayarkan dan belum dioptimalisasi.

Pemilik Kendaraan di Jakarta Wajib Tahu! Ini Tarif PKB dan BBNKB Terbaru

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut tidak hanya menyesuaikan istilah pada objek pajak, tetapi juga mengatur tarif PKB dan BBNKB

201 Ribu Kendaraan di Cianjur Menunggak Pembayaran Pajak Senilai Rp200 Miliar

RATUSAN ribu unit kendaraan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tercatat masih menunggak pajak. Ribuan unit di antaranya merupakan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Cianjur.

Timur Tengah Baru

Mewaspadai Risiko Komersialisasi dan Politisasi Data Pribadi Warga

Refleksi Lima Dekade MUI dalam Mengembangkan Arsitektur Ekonomi Syariah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia