Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui KPK belum banyak mengungkap kasus besar dalam beberapa tahun terakhir.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia prihatin dengan kinerja KPK periode saat ini yang belum bisa mengungkap kasus-kasus besar atau big fish. Mereka kalah dalam persaingan dengan Kejagung.
Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk ketentuan pemidanaan delik Illicit Enrichment (peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak sah).
KPK meminta seluruh pejabat pemerintahan konsisten meningkatkan integritas. Perubahan menuju perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin demi mengembalikan kepercayaan publik
KPK menyerahkan uang Rp1,7 miliar ke kas negara. Uang tersebut berasal dari pembayaran pidana pengganti dan barang bukti milik koruptor.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo tidak suka jika aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024 hanya sekadar seremoni.
KOMISI Yudisial (KY) menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan di rangkaian persidangan terkait tindakan tangkap tangan dan penetapan tersangka di MA, di Tipikor Bandung.
PAHALA Nainggolan, deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kaget mendengar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita memburuk dan terburuk sepanjang sejarah,
PEMERHATI hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen menilai sampai saat ini Mahkamah Agung (MA) konsisten dalam melakukan pembenahan internal kelembagaan.
Ia mengaku akan secepatnya berkoordinasi terkait penangkapan ini dengan pihak terkait.
Ia menyampaikan OTT dinilai salah satu proses tercepat meringkus koruptor. Sebab, KPK sudah mengantongi bukti kuat menindak para pelaku culas tersebut.
Ketua Hakim Agung Syarifuddin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas ditangkap dan ditahannya dua hakim agung maupun beberapa pengawai MA oleh KPK.
Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Operasi tangkap tangan merupakan kawajiban dari aparat penegak hukum atas terjadinya tindak pidana untuk menegakan hukum dan keadilan.
PEMBERITAAN soal korupsi dana desa, dengan berbagai motifnya, sering muncul di media massa.
KETUA KPK Firli Bahuri menyatakan KPK pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022, jam 20.24 WIB telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur.
Perguruan tinggi swasta (PTS) milik publik yang harus berjuang untuk bersaing dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS milik kaum oligarki atau segelintir orang.
Ia menambahkan, dokumen yang berisi Advisblaad merupakan pendapat hakim terhadap perkara yang diperiksanya dan bersifat rahasia.
Selain Sudrajad Dimyati, hakim yustisial MA, Elly Tri Pangestu juga dipecat. Elly juga berstatus tersangka pada perkara ini.
KPK belum membeberkan detail mengenai materi pemeriksaan terhadap saksi tersebut. Materi pemeriksaan akan disampaikan setelah pemeriksaan tuntas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved