Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
"Keadaan ekonomi enggak mungkin langsung normal, butuh waktu secara perlahan-lahan. Karena memang banyak bisnis yang sudah mati dan hampir sudah tutup juga nggak mungkin langsung jalan lagi."
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan tatanan baru atau new normal dalam menghadapi penyebaran covid-19.
Iwan pun mengimbau agar warga mempertimbangkan dengan matang saat mengajukan SIKM melalui situs corona.jakarta.go.id.
Pemerintah tentu tidak serta merta begitu saja mengeluarkan kebijakan untuk melakukan new normal di beberapa daerah. Terlebih covid-19 menjangkiti orang dengan tanpa gejala.
Pengenalan secara lebih dini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk tetap aman di tengah pandemi Covid-19 dan produktif dalam beraktivitas.
"Wewenang untuk pelonggaran itu, PSBB itu adanya di tim gugus covid. Kan ada kaidah-kaidah yang sebelum ditetapkan itu, mereka punya acuan kapan boleh dibuka atau tidaknya."
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan normal baru di Kota Semarang, dimulai dari sektor pendidikan.
Presiden telah memerintahkan pengerahan 340 ribu personel TNI/Polri di 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten dan kota guna mendisiplinkan masyarakat mengikuti kenormalan baru.
Saat ini kata kunci untuk menyukseskan protokol new normal ada pada disiplin Masyarakat. PSBB tanpa kedisiplinan pun sama saja tidak akan ada artinya.
Mendesak pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan kepentingan terbaik kesehatan dan kesejahteraan anak.
Pada pukul 9.40 WIB, rupiah menguat 15 poin atau 0,1% menjadi Rp14.740 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.755 per dolar AS.
“Kita sangat ketat menerapkan prinsip social distancing. Semua pengguna jasa harus melewati pemeriksaan suhu, pengaturan jarak mengikuti tanda, memakai masker, dan penyanitasi tangan,”
“Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk mendesain ulang Sistem Kesehatan Nasional, oleh karena itu kami juga berharap hal yang sama dilakukan oleh daerah karena pada akhirnya."
Protokol kesehatan akan diberlakukan di semua sektor aktivitas mulai dari pemerintahan, perekonomian hingga keseharian masyarakat.
Presiden tidak membuka mal, tetapi hanya simulasi. Ia juga menyebut Jawa Barat sudah menyiapkan prosedur standar untuk kehidupan normal baru yang akan dimulai pada sektor ekonomi.
Pemerintah diminta menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai dasar pelonggaran kebijakan PSBB menuju normal baru.
Ini bukan gakkum (penegakan hukum), tapi upaya melatih kedisiplinan (masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan)," imbuhnya.
Ia menyebutkan bahwa sanksi berupa penutupan paksa itu hanya bersifat sementara selama PSBB, sedangkan izin usahanya tetap berlaku.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kebijakan dan aturan manapun yang memutuskan mengakhiri PSBB.
"Sehingga kalau kurva belum landai, maka tidak ada alasan bagi pemerintah membuka mal di manapun tempatnya, khususnya di Jakarta," imbuhnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved