Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta menegaskan belum menyetujui rencana pembukaan mall yang beritanya telah beredar di masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan seluruh keputusan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk pembukaan pusat perbelanjaan mengacu pada kajian dan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta yang diketuai langsung oleh Gubernur DKI Jakarta.
"Wewenang untuk pelonggaran itu, PSBB itu adanya di tim gugus covid. Kan ada kaidah-kaidah yang sebelum ditetapkan itu, mereka punya acuan kapan boleh dibuka atau tidaknya," kata Cucu saat dihubungi, Rabu (27/5).
Cucu menjelaskan pembukaan pusat perbelanjaan maupun tempat wisata lainnya bisa saja dilakukan setelah adanya perkembangan positif dari kasus covid-19.
Baca juga: DKI belum Bisa Pastikan Pembukaan Tempat Wisata
Jika ada penurunan bahkan penularan kasus covid-19 tidak ada lagi, pembukaan tempat wisata dan hiburan bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu.
"Ya itu jelas banget mempertimbangkan kasusnya seperti apa. Membaik atau tidak. Itu jadi kunci utama," pungkas Cucu.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/5), merilis daftar 60 mal yang akan kembali buka pada Jumat (5/6) dan empat mal yang buka pada Senin (8/6).
Dalam membuka mall, Ellen menegaskan akan ada protokol kesehatan yang diterapkan. (A-2)
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved