Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGAMAT ekonomi Piter Abdullah menilai bahwa pemerintah nampaknya tengah bersiap untuk melonggarkan atau bahkan mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam hal ini Indonesia tengah bersiap untuk memulai hidup baru atau new normal.
Keadaan ini dikatakan memang cukup dilematis, karena wabah pandemi covid-19 tidak bisa diperkirakan sampai kapan akan berlangsung.
"Kalau PSBB dilaksanakan tanpa kejelasan sampai kapan, perekonomian bisa mati. Masyarakat juga yang akan jadi korbannya, terkena PHK dan sebagainya. Disisi lain, melonggarkan apalagi mencabut PSBB juga ada risiko penyebaran wabah," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (27/5).
Untuk itu, Piter mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan protokol kesehatan, bagaiman melonggarkan aktivitas ekonomi diiringi dengan protokol kesehatan. Saat ini, dia pun hanya bisa berharap masyaralat bisa disiplin melaksanakan protokol kesehatan tersebut.
Dia pun menegaskan saat ini kata kunci untuk menyukseskan protokol new normal ada pada disiplin Masyarakat. PSBB tanpa kedisiplinan pun sama saja tidak akan ada artinya.
"Sementara pelonggaran PSBB, membuka kembali aktivitas ekonomi yang diikuti kedisiplinan bisa jadi solusi tanpa harus diikuti ledakan penularan," sambung Piter.
Baca juga: IDAI: Perhatikan Kesehatan Anak dalam Skenario Normal Baru
Dalam penerapannya, Piter mengatakan bahwa new normal masih akan mengakibatkan konsumsi masyarakat yang masih tetap terbatas.
"Walaupun PSBB dilonggarkan, masyarakat tidak akan bisa untuk terus membeli baju baru, motor baru, perabot rumah yang baru. Masyarakat akan menahan diri, belanja yang pokok-pokok saja atau primary goods. Oleh karena itu konsumsi tidak akan mengalami lonjakan," ujar pria yang juga menjabat sebagai dosen Perbanas Institute tersebut.
Menurut Piter, pelonggaran ini tidak akan mengembalikan perekonomian dalam keadaan normal sebelum wabah terjadi.
Dia pun menambahkan ukuran keberhasilan new normal bukan pada ekonomi yang kembali ke posisi sebelum wabah. Namun pada kembalinya aktivitas masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Sehingga ekonomi bisa secara bertahap berjalan kembali sementara penyebaran wabah tetap bisa dikendalikan dalam artia tidak terjadi ledakan korban," pungkas Piter. (A-2)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved