Stimulus Diskon Harga Tiket Transportasi, Pemerintah Kucurkan Rp940 Miliar

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan stimulus berupa diskon tarif untuk sektor transportasi. Menurut Dudy, kebijakan ini sangat tepat dalam rangka menjaga daya tahan ekonomi dan stabilitas nasional di tengah situasi global yang saat ini sangat dinamis.

“Stimulus sektor transportasi yang diberikan pada masa libur anak sekolah yaitu bulan Juni hingga Juli 2025 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpergian, khususnya melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujar Dudy dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (4/6).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan diskon harga tiket untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, pesawat, kapal laut, hingga penyeberangan dengan total stimulus mencapai Rp940 miliar.

Baca juga : Sejumlah Advokat Desak Polri Segera Tindak Aksi Premanisme

Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Pada angkutan udara, diskon tiket pesawat ekonomi berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 6% untuk 6 juta penumpang sebesar Rp430 miliar. 

Sementara pada angkutan laut, diberikan diskon tarif untuk 923.113 penumpang dengan rincian, kapal penumpang sebanyak 812.240 penumpang dan kapal perintis sebanyak 110.873 penumpang. Adapun untuk angkutan penyeberangan, diskon tarif diberikan kepada 506.830 penumpang dan 1.169.053 kendaraan. Untuk kedua sektor ini, stimulus mencapai Rp210 miliar. 

“Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya. Harapannya, semoga aktivitas ekonomi dan pergerakan domestik dapat meningkat selama masa libur sekolah, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian secara nasional,” pungkas Dudy.

Selain memberikan diskon untuk sektor transportasi, Pemerintah juga mengeluarkan empat kebijakan lain untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Beberapa di antaranya meliputi Penebalan Bantuan Sosial berupa Tambahan Kartu Sembako dan Bantuan Pangan kepada 18,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp11,93 triliun dan Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk 110 juta pengendara dengan anggaran sebesar Rp650 miliar (non APBN).

Berikutnya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dengan anggaran sebesar Rp10,72 triliun serta Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) sebesar 50% kepada pekerja sektor padat karya, berlaku selama enam bulan dengan anggaran sebesar Rp200 miliar (non APBN). (M-2)