Apindo: Terapkan Skenario New Normal, Pengusaha Perlu Adaptasi

WAKIL Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah terkait new normal yang dimulai untuk mengembalilan perekonomian karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak mungkin diberlakukan selamanya.

Dari segi pengendalian penyebaran covid-19 pun bisa dikatakan tidak mungkin selesai, sampai ada vaksin covid-19. Maka, masyarakat harus berdampingan dengan pandemi tersebut.

"Aturan new normal baik sekali dan sudah diikuti oleh pelaku usaha. Kami sudah adaptasi protokol kesehatan nanti diadaptasi perusahaan masing-masing. Sudah ada SOP, task force dan lainnya yang harus diikuti," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (27/5).

Meskipun demikian, menurut Shinta pemerintah butuh kesiapan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini test untuk covid-19 harus dilakukan dan harus tetap berjalan.

Menurutnya sampai saat ini memang belum ada angka persis untuk berapa banyak lapangan kerja yang akan kembali diciptakan untuk penerapan new normal.

"Memang banyak yang dirumahkan, bisnisnya pun nggak recover. Seperti bisnis perhotelan ada sekitar 1 juta perhotelan yang terdampak. Sekitar 1.700 hotel ditutup dan nggak mungkin recover jadi untuk mereka akan sulit sektor tertentu akan sulit recover," sambung Shinta.

Baca juga: Keberhasilan New Normal ialah Kembalinya Aktivitas Masyarakat

Shinta menambahkan mal dan ritel kemungkinan lebih besar membuka kembali lapangan pekerjakan, meskipun demikian menurutnya tidak akan berlaku normal seperti pandemi belum dimulai.

"Keadaan ekonomi enggak mungkin langsung normal, butuh waktu secara perlahan-lahan. Karena memang banyak bisnis yang sudah mati dan hampir sudah tutup juga nggak mungkin langsung jalan lagi," pungkasnya.

Setelah diberlakukan new normal, Shinta mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Beberapa hal tersebut ialah memulai konstituen para pekerja, harus ada SOP terkait protokol kesehatan dan koordinask antara lemerintah pusat dan daerah.

"Yang penting koordinasi kebijakan pusat dan daerah supaya nggak bingung pelaksanaannya. Kedisiplinan juga perlu diperhatikan, ada aturan main seperti sekarang harus ada pengontrolan monitor dan lainnya," ujar Shinta.

Selain itu, dalam penerapan new normal Shinta juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menyadari bahwa pelaku usaha harus memiliki waktu untuk adaptasi dan jangan langsung diberikan hukuman.

"Kami juga akan memonitor dan kasih feedback ke pemerintah. Ini perlu kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan. Harus ada kesadaran masing-masing individu supaya nggak kebobolan lagi. Harus ada perubahan mindset," tutupnya. (A-2)