Berita Terbaru Muslim Uighur Hari Ini

AS Larang Impor Produk Tiongkok dari Xinjiang Terkait Pelanggaran HAM

Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang yang secara virtual melarang semua impor dari wilayah Xinjiang di Tiongkok

Tiongkok Peringatkan AS Terkait Sanksi Pelanggaran HAM di Xinjiang

Pakar HAM PBB mengatakan lebih dari 1 juta muslim telah ditahan atau dipenjara dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang, Tiongkok.

Agenda Pengadilan HAM Uighur di Inggris Dinilai Operasi Intelijen

WILAYAH Xinjiang yang di dalamnya ada etnis Uighur selalu dijadikan komuditas politik oleh aktor-aktor negara lain yang berseberangan secara politik.

Dukung AS, Australia Turut Boikot Olimpiade 2022 Musim Dingin Beijing

PM Australia Scott Morrison mengatakan, Australia tidak akan mengirim ofisial ke olimpiade yang akan digelar pada Februari 2022 tersebut.

Dianggap Terkait Kerja Paksa Uyghur, Rencana Perluasan Zara di Prancis Ditolak

Prancis memulai penyelidikan, Juni lalu, atas tuduhan bahwa empat perusahaan fesyen, termasuk Zara, meraup untung dari penggunaan tenaga kerja paksa warga Uyghur di Tiongkok.

Senat AS Loloskan RUU Larang Produk dari Xinjiang Tiongkok

Disahkan dengan persetujuan bulat, tindakan bipartisan akan mengalihkan beban pembuktian kepada importir. Aturan saat ini melarang barang jika ada bukti yang masuk akal tentang kerja paksa.

Parlemen Inggris Desak Tindakan Keras pada Tiongkok Terkait Xinjiang

Komite urusan luar negeri parlemen merekomendasikan untuk mengeksplorasi kelayakan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan pada muslim Uighur

Menlu AS Bertemu dengan Warga Uighur

Kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya 1 juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah dipenjara di kamp-kamp di wilayah barat laut Tiongkok.

Xi Jinping Bahas Kerja Sama dengan Pimpinan Eropa

Pembicaraan berkisar seputar perdagangan internasional, perlindungan iklim dan keanekaragaman hayati, pandemi covid, pasokan vaksin hingga masalah internasional dan regional lainnya

Pejabat HAM PBB Berencana Kunjungi Xinjiang

Michelle Bachelet berencana mengunjungi Tiongkok, termasuk wilayah Xinjiang pada tahun ini, untuk melihat laporan pelanggaran serius terhadap muslim Uighur.

Jepang dan Australia Prihatin Pelanggaran HAM di Xinjiang

Tiongkok mendesak semua pihak untuk berhenti mencampuri urusan dalam negerinya.

Tiongkok Tuduh Dua Sekutu AS Turut Campur Soal Laut China Selatan

Sebelumnya, dua pemimpin negara sekutu Amerika Serikat (AS) mengutuk aktivitas kapal militer Tiongkok yang membuat destabilisasi di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Tiongkok Sebut Bahasan Tentang Uighur dalam Wadah PBB, Penghinaan

Tiongkok telah mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak menghadiri acara virtual yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris itu.

Selandia Baru Enggan Sebut Tiongkok Lakukan Genosida

Meski Selandia Baru menyatakan keprihatinan terhadap nasib Muslim Uighur, namun negara itu enggan menyebut mitranya telah melakukan kejahatan genosida.

Kendati Kritis Soal Uighur, Ardern Jaga Hubungan dengan Tiongkok

Pemerintah Arden mendapat kritik dari Five Eyes dinilai bersikap lembek terhadap Tiongkok yang melakukan pelanggaran HAM terhadap etnik muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

Tokoh Partai Komunis Xinjiang Kecam Inggris Terkait Uighur

Wakil Direktur Jenderal Departemen Publisitas Partai Komunis di Xinjiang, Xu Guixiang, mengatakan Mosi yang diadopsi oleh pihak Inggris sama sekali tidak berdasar.

Sanksi AS Sebabkan Perusahaan Tekstil Tiongkok Rugi Rp895,8 Miliar

Huafu menjadi pemasok utama merek pakaian jadi ternama berjaringan global, seperti H&M, Uniqlo, Adidas, Nike, dan Zara.

Pemantau HAM: Tiongkok Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang 

Pakar PBB dan kelompok hak asasi mengatakan Tiongkok telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang sejak 2017.

Tiongkok Kembali Vonis Mati pada Mantan Pejabat Uighur

Mantan Direktur Departemen Pendidikan Xinjiang Sattar Sawut atas dakwaan termasuk menulis dan menerbitkan buku pelajaran sekolah yang dinilai dirancang untuk memecah negara.

Tiongkok Hukum Mati Mantan Pejabat Pemerintah Uighur

AS telah menghapus kelompok itu dari daftar kelompok teror pada November 2020 lalu, dengan mengatakan tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa ETIM terus ada.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting