Parlemen Inggris Desak Tindakan Keras pada Tiongkok Terkait Xinjiang

SEKELOMPOK anggota parlemen Inggris mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap Tiongkok pada Kamis atas perlakuannya terhadap kelompok minoritas.

Dalam sebuah laporan setelah penyelidikan selama berbulan-bulan, komite urusan luar negeri parlemen merekomendasikan untuk mengeksplorasi kelayakan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap Muslim Uighur dan lainnya di Xinjiang, Tiongkok.

Laporan itu juga meminta pemerintah untuk menerima pandangan anggota parlemen bahwa kelompok minoritas di sana menderita genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta mengambil tindakan yang lebih keras untuk mengakhiri kejahatan tersebut.

Kelompok lintas partai ingin Inggris menggunakan setiap tuas diplomatik untuk menekan Beijing agar mengizinkan pengamat internasional, khususnya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memiliki akses ke Xinjiang.

Itu juga mendukung proses suaka jalur cepat bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di wilayah tersebut, membentuk koalisi "negara suaka" dengan sekutu Barat.

"Jika kami tidak mau berbicara untuk mereka yang berusaha dibungkam oleh orang lain, lalu apa yang akan dilakukan parlemen?" kata anggota komite Alicia Kearns menjelang rilis laporan tersebut.

Baca juga: Pejabat HAM PBB Berencana Kunjungi Xinjiang

Kelompok-kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah dipenjara di kamp-kamp di Xinjiang, di mana Tiongkok juga dituduh mensterilkan perempuan secara paksa dan melakukan kerja paksa.

Namun, Beijing membantah semua tuduhan pelanggaran tersebut dan bersikeras kebijakannya di Xinjiang diperlukan untuk melawan ekstremisme kekerasan.

Di antara serangkaian tanggapan yang direkomendasikan, itu mendesak pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson untuk memastikan Beijing menghadapi konsekuensi ketika menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022.

Komite ingin para menteri dan pejabat tinggi untuk melewatkan upacara pembukaan dan penutupan, mencegah bisnis Inggris mensponsori atau mengiklankan acara tersebut, dan mendorong penggemar dan wisatawan untuk tidak menghadiri acara tersebut.

Saat ditanya tentang kemungkinan langkah seperti itu, Johnson mengatakan pada Rabu bahwa dia akan mempertimbangkan seruan tersebut tetapi secara naluriah menentang untuk boikot olahraga tersebut.

Sementara itu, laporan tersebut mendesak pemerintah untuk mengeksplorasi larangan impor semua produk kapas yang terkait dengan Xinjiang, yang memasok sebagian besar kapas Tiongkok.(AFP/OL-5)