Tiongkok Tuduh Dua Sekutu AS Turut Campur Soal Laut China Selatan

BEIJING menuduh Perdana Menteri  (PM) Australia Scott Morrison dan PM Selandia Baru Jacinda Ardern membuat komentar yang tidak bertanggung jawab.

Sebelumnya, dua pemimpin negara sekutu Amerika Serikat (AS) mengutuk aktivitas kapal militer Tiongkok yang membuat destabilisasi di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Tak hanya itu, Morrison dan Ardern menyuarakan keprihatinan besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnik muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri  (Kemenlu) Tiongkok mengatakan, pihaknya dengan tegas menentang pernyataan bersama yang dikeluarkan Scott Morrison dan Jacinda Ardern.

Setelah pembicaraan di Wellington, dengan alasan sekutu trans-Tasman, Beijing menuduh PM Selandia Baru  telah sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

Kendati mendapat kritikan dari Australia dan Selandia Baru, tetapi Beijing menegaskan pihaknya tak akan goyah.

Morrison dan Ardern berusaha untuk meminimalkan perbedaan yang dirasakan dalam pendekatan mereka ke Tiongkok saat menghadapi media di Wellington pada hari Senin (31/5). PM Australia menyatakan bahwa,“da yang jauh dari sini yang akan berusaha memecah belah kita.”

Dalam pernyataan bersama yang panjang, PM Australia dan Selandia Baru menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan di Laut China Selatan.

Kedua pemimpin negara itu menyoroti militerisasi lanjutan Tiongkok di wilayah sengketa. Tiongkok juga dipandang telah mengintensifikasi kegiatan destabilisasi di Laut China Selatan. 

Morrison dan Ardern juga membidik Tiongkok ketika mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan yang membatasi hak demokrasi dan kebebasan bersuara rakyat Hong Kong.

Merek meminta pengamat dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus diberikan akses yang berarti dan tidak terbatas untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan pihaknya sangat prihatin tentang pernyataan bersama itu.

“Para pemimpin Australia dan Selandia Baru, dengan pernyataan yang tidak bertanggung jawab atas urusan internal Tiongkok yang berkaitan dengan Hong Kong dan Xinjiang serta masalah Laut China Selatan, telah membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok, sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan secara serius melanggar hukum internasional serta norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional,” kata Wang.

Menurut Wang, Beijing tidak akan goyah dalam tekad dan keinginannya untuk menolak campur tangan eksternal dalam urusan internal Tiongkok .

Wang berargumen bahwa otoritas Xinjiang berfokus pada "kontra-kekerasan, anti-separatisme dan deradikalisasi" dan mengatakan situasi di Laut China Selatan secara umum stabil.

Wang mengatakan negara-negara di kawasan itu harus menghindari menargetkan atau merusak kepentingan pihak ketiga, apalagi membentuk klik kecil tertutup dengan ideologi sebagai tolok ukur.

Baik Australia dan Selandia Baru telah bergulat dengan cara terlibat dengan Tiongkok, mitra dagang utama mereka, pada saat persaingan strategis yang meningkat antara Beijing dan Washington.

Australia telah dibekukan dari pembicaraan tingkat tinggi dengan Tiongkok sejak awal tahun lalu ketika publik yang dipimpin pemerintah Morrison menyerukan penyelidikan internasional yang independen tentang asal-usul dan penanganan awal pandemi Covid-19.

Beijing telah meluncurkan tindakan perdagangan terhadap serangkaian sektor ekspor Australia, termasuk jelai, batu bara, daging sapi, dan anggur, sedangkan Selandia Baru meningkatkan perjanjian perdagangannya dengan Tiongkok pada awal tahun ini. (Aiw/The Guardian/OL-09)