Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SENAT AS meloloskan rancangan undang-undang untuk melarang impor produk dari wilayah Xinjiang, Tiongkok, pada Rabu (14/7). Ini menjadi upaya terbaru di Washington untuk menghukum Beijing atas apa yang dikatakan pejabat AS sebagai genosida berkelanjutan terhadap warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya.
Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur akan menciptakan praduga yang dapat dibantah dengan asumsi barang-barang yang diproduksi di Xinjiang dibuat dengan kerja paksa dan oleh karena itu dilarang berdasarkan Undang-Undang Tarif 1930, kecuali dinyatakan lain oleh otoritas AS.
Disahkan dengan persetujuan bulat, tindakan bipartisan akan mengalihkan beban pembuktian kepada importir. Aturan saat ini melarang barang jika ada bukti yang masuk akal tentang kerja paksa.
RUU itu juga harus disahkan DPR sebelum dapat dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi undang-undang. Tidak segera jelas kapan itu mungkin terjadi.
Senator Republik Marco Rubio, yang memperkenalkan undang-undang dengan senator Demokrat Jeff Merkley, meminta DPR untuk bertindak cepat.
"Kami tidak akan menutup mata terhadap kejahatan CCP (Partai Komunis Tiongkok) yang sedang berlangsung terhadap kemanusiaan, dan kami tidak akan membiarkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang mengerikan itu," kata Rubio dalam sebuah pernyataan.
"Tidak ada perusahaan Amerika yang boleh mengambil untung dari pelanggaran ini. Tidak ada konsumen Amerika yang secara tidak sengaja membeli produk dari tenaga kerja budak," ditambahkan Merkley.
Baca juga: AS Peringatkan Perusahaan yang Miliki Hubungan dengan Xinjiang
Para pembantu Demokrat dan Republik mengatakan mereka mengharapkan tindakan itu akan mendapatkan dukungan kuat di DPR, mencatat bahwa DPR menyetujui tindakan serupa hampir dengan suara bulat tahun lalu.
RUU itu akan melampaui langkah-langkah yang telah diambil untuk mengamankan rantai pasokan AS dalam menghadapi tuduhan pelanggaran hak di Tiongkok, termasuk larangan yang ada pada tomat, kapas, dan beberapa produk surya Xinjiang.
Pemerintahan Biden telah meningkatkan sanksi, dan pada hari Selasa mengeluarkan peringatan kepada bisnis bahwa mereka dapat melanggar hukum AS jika operasinya terkait, bahkan secara tidak langsung, dengan jaringan pengawasan di Xinjiang.
Kelompok hak asasi, peneliti, mantan penduduk dan beberapa anggota parlemen serta pejabat Barat mengatakan pihak berwenang Xinjiang telah memfasilitasi kerja paksa dengan menahan sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya sejak 2016.(Straitstimes/OL-5)
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Muslim Muda Banten (FMMB) mengutuk keras tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat muslim yang ada di Uighur.
Tiongkok mengubah nama ratusan desa di wilayah Xinjiang sebagai sebuah upaya menghapus makna budaya dan agama bagi etnis Uighur,
Salah satu perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam Bersatu (AMIB), Amril, menduga Abdulhakim dan organisasinya mendukung Israel dibandingkan Palestina.
Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur, Abdulhakim Idris diduga menjadi corong kepentingan negara barat.
POLISI antihuru hara berpatroli di lingkungan perkotaan dekat ibu kota India pada Rabu (2/8), setelah meletusnya dua kasus kerusuhan sektarian yang telah menewaskan enam orang.
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas di sebuah rumah kos di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemerintah Kota Shanghai telah mengevakuasi hampir 283.000 warga pada Rabu (30/7) sebagai langkah antisipasi menghadapi Topan Co-May yang diperkirakan akan menghantam
TIONGKOK kini turut bersiaga menghadapi kemungkinan datangnya gelombang tsunami.
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved