Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
Salah satu perusahaan tekstil di Daerah Otonomi Xinjiang, Tiongkok, mengalami kerugian hingga 400 juta yuan atau sekitar Rp895,8 miliar sebagai dampak dari sanksi yang dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat sejak Desember 2020.
"Semua order berkurang. Kami rugi 400 juta yuan," kata GM Huafu Textile Co Ltd, Li Qiang, ditemui di perusahaannya yang berlokasi di Prefektur Aksu, Daerah Otonomi Xinjiang, Selasa (20/4).
Huafu termasuk salah satu dari beberapa perusahaan di Xinjiang yang terkena sanksi oleh Kementerian Perdagangan AS terkait isu kerja paksa terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.
Li membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa 5.000 karyawannya, termasuk 80 persen di antaranya beretnis Uighur, mendapatkan gaji 3.500-4.000 yuan (Rp7,8 - 8,9 juta) per bulan. Upah standar pekerja di Aksu hanya 1.600 yuan per bulan.
Sekitar 2.000 karyawannya tinggal di mes yang dibedakan kamarnya antara pekerja pria dan pekerja wanita tanpa dipungut biaya. "Karyawan kami yang suami-istri sewa rumah di sekitar sini," kata Li.
Di areal perusahaannya juga disediakan kantin halal dan lapangan olahraga khusus untuk para karyawannya.
Dalam menjalankan usahanya, Huafu mengoperasikan mesin pemintal benang dengan menerapkan sistem kerja karyawan tiga jadwal kerja sehari, masing-masing delapan jam. Lima hari kerja dalam sepekan.
Sebelum terkena sanksi, Huafu menjadi pemasok utama merek pakaian jadi ternama berjaringan global, seperti H&M, Uniqlo, Adidas, Nike, dan Zara.
Produk bahan pakaian jadi Huafu diekspor ke Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dengan kapasitas ekspor mencapai 100.000 ton per tahun senilai 3 miliar yuan.
"Sejak sanksi tersebut, kami sekarang lebih fokus pada pasar domestik," kata Li.
Pazilia Tursun (27), operator mesin pemintalan benang Huafu, mengaku senang bekerja di perusahaan tersebut.
"Kalau disuruh kerja paksa, tidak mungkin saya dan teman-teman bertahan di sini," ujar perempuan beretnis Uighur yang bekerja di Huafu sejak 2015 itu. (Ant/OL-12)
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Muslim Muda Banten (FMMB) mengutuk keras tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat muslim yang ada di Uighur.
Tiongkok mengubah nama ratusan desa di wilayah Xinjiang sebagai sebuah upaya menghapus makna budaya dan agama bagi etnis Uighur,
Salah satu perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam Bersatu (AMIB), Amril, menduga Abdulhakim dan organisasinya mendukung Israel dibandingkan Palestina.
Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur, Abdulhakim Idris diduga menjadi corong kepentingan negara barat.
POLISI antihuru hara berpatroli di lingkungan perkotaan dekat ibu kota India pada Rabu (2/8), setelah meletusnya dua kasus kerusuhan sektarian yang telah menewaskan enam orang.
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
Arkeolog temukan bukti teknologi canggih manusia purba di situs Xigou, Tiongkok. Penemuan alat batu berkomposit ini meruntuhkan anggapan lama tentang evolusi di Asia Timur.
South China Morning Post (SCMP) akan menyelenggarakan forum bisnis internasional China Conference: Southeast Asia (CCA) 2026 di Jakarta pada 10-11 Februari 2026.
PEMERINTAH Tiongkok mengeksekusi 11 terpidana, termasuk anggota keluarga Ming, yang terlibat jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara serta pembunuhan berencana di Myanmar.
PM Kanada Mark Carney membantah klaim Gedung Putih bahwa dirinya menarik kembali kritik terhadap Trump. Simak polemik tarif 100% dan perdagangan dengan Tiongkok.
Skandal besar guncang Tiongkok. Jenderal Zhang Youxia diduga bocorkan rahasia nuklir ke AS dan terlibat korupsi.
Ketegangan AS-Kanada memuncak. Donald Trump mengancam tarif impor 100% setelah PM Carney menyepakati kemitraan strategis dengan Tiongkok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved