Berita Terbaru Legislasi Hari Ini

DPR: Tanpa RUU Perampasan Aset, Regulasi Pemberantasan Korupsi Sudah Cukup

DPR dan pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk menentukan regulasi yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi sesuai janji Presiden Prabowo Subianto.

RUU Perampasan Aset, Apa Fungsinya Bagi KPK?

KPK kembali menegaskan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, meskipun kabarnya belum bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional

Demokrasi tidak Sehat, DPR Dinilai Sekadar Paduan Suara

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR RI) dianggap sebagai sekadar "paduan suara". Sehingga sistem demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat.

MK: Rakyat Bisa Datangi DPR untuk ikut Bahas UU

Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri.

Masyarakat Adat Rentan Jadi Korban, RUU MHA Mendesak Disahkan

Sepanjang 2021-2022 telah terjadi 301 kasus perampasan area adat. Pada Januari-September 2023 terjadi 12 kasus kriminalisasi warga adat.

Puan Ingin DPR Menjadi Lembaga Legislasi Berkualitas

PUAN Maharani resmi dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-202. Puan ingin membawa DPR menjadi lembaga yang mampu melahirkan produk legislasi berkualiatas. 

NasDem Siap Kawal RUU PPRT di Periode Mendatang

NasDem bukan hanya mengawal tetapi sebagi pengusul RUU PPRT akan bertanggungjawab atas bagaimana RUU tersebut sampai disahkan.

DPR Dinilai Kian Berjarak dengan Rakyat

Praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja

Enggan Kewenangannya Diambil, DPR bakal Evaluasi MK

Mahkaham Konstitusi seharusnya tetap berada pada jalur dan kewenangannya yang pada saat memutus tidak menambahkan frasa atau poin lain dalam UU yang telah dikaji kembali.

Pencopotan Ketua Baleg DPR untuk Penyegaran

Di sela-sela berjalannya rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hadir ke ruangan rapat lalu mengambil alih pimpinan rapat dan mengumumkan pergantian ketua Baleg.

Pemerintahan Prabowo Diminta Perkuat Peran DPD

Penguatan fungsi dan wewenang DPD RI ini penting sekali. Di era Presiden Jokowi, revisi UU MD3 justru telah mereduksi dan mengurangi kewenangan DPD RI.

Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU

ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track

Kinerja Legislasi DPR Dinilai Mengecewakan

Feri Amsari mengkritisi cara kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bekerja hanya berdasarkan pesanan dan kepentingan politik.

Formappi: Revisi UU MK Ekspresi Ketidaknyamanan DPR RI

Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.

DPR Belum Optimal Jalankan Fungsi Legislasi

Ketidakseriusan DPR tersebut terbaca dari minimnya dinamika pelaksanaan fungsi legislasi semenjak masa sidang IV dibuka.

Mayoritas Aktor Politik di Indonesia tidak Mengamalkan Cita-Cita Pendiri Bangsa

DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa.

Badan Keahlian DPR RI Support System Tugas-Tugas Kedewanan

Badan Keahlian DPR RI berperan sangat vital untuk menjaga harmonisasi dengan para fraksi dan tenaga ahli

Survei: 9,5% Responden Coblos Partai NasDem

INDIKATOR Politik Indonesia menanyakan pilihan partai politik kepada responden saat mencoblos pada Rabu, 14 Februari 2024. Partai NasDem dipilih hampir 10 persen oleh responden tersebut.

Kekerasan Terhadap PRT Terus Meningkat, Pengesahan RUU PPRT Diminta jangan Gagal Lagi

Proses legislasi RUU PPRT yang terus digantung selama 19 tahun menjadi bukti bahwa perlindungan PRT masih begitu minim.

Pahami Politik Legislasi dan Kedepankan Kepentingan Rakyat

CALON presiden (capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan partai politik (parpol) saat mengusulkan undang-undang (UU).

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia