Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa. Joko menilai banyak aktor politik yang berpolitik hari ini hanya mewakili kepentingan pribadi dan bisnisnya saja.
Betapa mulia dan canggihnya gagasan dari para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, kata Joko, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang kuat, sejahtera dan makmur.
Namun, struktur kekuasaan politik yang ada hari ini justru melenceng jauh dari harapan dan cita-cita yang diinginkan para pendiri bangsa itu.
Baca juga : Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Konsisten Ditingkatkan
“Kalau kita lihat, 50 persen lebih kabinet di Jokowi adalah business politician, politisi pengusaha. Kemudian, di parlemen, dari hasil pemberitaan dan riset, kalau tidak salah 50 persen lebih anggota DPR berlatar belakang bisnis,” ujar Joko dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 9: Agama, Dasar Negara dan Karakter Bangsa, Selasa (30/4).
“Dengan dominannya sisi aktor politik dari bisnis politisi, maka kita bayangkan bagaimana produk legislasi kita di parlemen. Bagaimana kebijakan yang terlahir di pemerintah. Tentu cenderung mengikuti kepentingan mereka. Pemikiran canggih dari Bung Hatta, Bung Karno, sulit terserap ke dalam, karena tidak cukup power,” tambahnya.
Melihat situasi perpolitikan hari ini, Joko berharap anak muda bisa menjadi harapan dan bisa menjadi penerus bangsa yang dapat mengubah sistem politik yang ada dengan menjadikan politik sebagai medan perjuangan.
“Karena itu politik harus kita maknai sebagai medan perjuangan. Tidak bisa sebatas merebut kursi di parlemen. Tetapi itu bagian dari proses penyadaran publik, bagian dari pendidikan politik kalau kata Bung Hatta,” ucap dia.
“Bagaimana kita bisa mengimbangi kekuatan politik yang tidak berpihak pada kehendak rakyat. Jauh dari nilai yang diinginkan dari para founding father kita,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Bonnie Triyana desak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) karena dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
SETIAP Desember, peringatan 'Hari Ibu' dipersoalkan karena dianggap meneguhkan ibuisme—perempuan direduksi pada peran domestik dan pengabdian tanpa kuasa.
Lepas dari mana yang benar, yang pasti para korban bencana baik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bahkan sebagian kecil di Jawa, mereka semua saat ini memerlukan bantuan
BUNG Karno ialah tokoh kebangsaan yang dekat dengan para ulama, kiai, dan habaib.
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut tragedi di Gaza, Palestina saat ini tidak akan terjadi kalau Presiden ke-1 RI Soekarno (Bung Karno) masih hidup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved