Berita Terbaru KPU Hari Ini

Menang 3 Sengketa atas KPU, Yayasan Ini Bakal Gelar Forensik Pemilu

YAYASAN Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) memenangkan tiga gugatan sengketa informasi atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu (3/4).

Upaya KPU Setop Tayangkan Real Count Sirekap Dipuji Komisi Informasi Pusat

KIP mengapresiasi langkah KPU RI yang meniadakan tabulasi atau infografis real count penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

KIP Kabulkan 3 Permohonan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional terhadap KPU

KIP mengabulkan 3 sengketa informasi terkait data real count Pemilu 2024 dalam bentuk mentah, rincian infrastruktur IT KPU serta kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, dan Data DPT

Komisi Informasi Nyatakan Kontrak KPU dengan Alibaba sebagai Informasi Terbuka

KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap KPU terkait kontrak antara KPU atau perwakilannya dan Alibaba Cloud

Pengembang Bantah Server Sirekap Disimpan di Luar Negeri

Tim pengembang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yudistira Dwi Wardhana Asnar membantah bahwa server aplikasi tersebut disimpan di luar negeri. 

Di Sidang MK, Pengembang Sebut Sirekap Sudah Diaudit BRIN dan BSSN

SISTEM Informasi Rekapitulasi (Sirekap) disebut telah diaudit oleh dua lembaga yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sirekap Dituding Jadi Alat Bantu Ubah Suara Pemilu, Saksi KPU : Sadis Banget

Marsudi Wahyu Kisworo menyebut Sirekap hanya alat bantu, sedangkan perhitungan suara sah tetap berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU.

Saksi Ahli KPU Jelaskan Tiga Sumber Kegaduhan Sirekap

Saksi Ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengungkapkan tiga persoalan dalam Sirekap di Pemilu 2024. 

Gali Keadilan Substansial dari Kesaksian 4 Menteri

Presiden tidak cukup hanya tidak melanggar hukum, tapi juga dituntut mampu membuat kebijakan yang menjamin kemaslahatan banyak orang.  

Komisi Yudisial Pantau 52 Sidang Tindak Pidana Pemilu

KOMISI Yudisial (KY) melakukan pemantauan terhadap 52 sidang tindak pidana pemilihan umum (pemilu) yang dilaporkan masyarakat dalam triwulan pertama 2024 dari Januari sampai Maret

KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024

KPU RI memastikan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tak akan mengganggu tahapan Pilkada serentak 2024.

Kurang Semangat Ikuti Sidang, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Ditegur MK

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, ditegur oleh Ketua MK, Suhartoyo, karena kurang semangat dalam mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

MK Bangkitkan Optimisme

Hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP mengingat jabatan yang mereka emban.

KPU Bakal Gelar Pilkada Serentak 2024 di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota, Ini Jadwalnya

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 hanya di 37 Provinsi dari 38 Provinsi di Indonesia.

Ahli dari Kubu AMIN Sebut Penerimaan Pendaftaran Prabowo-Gibran oleh KPU Diskriminatif

Berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal capres dan cawapres pada 28 Oktober 2023, menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19 Tahun 2023.

Kuasa Hukum TPN Ganjar-Mahfud: KPU Adalah Sumber Masalah

Maqdir menegaskan MK adalah lembaga peradilan. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan lembaga peradilan.

Politisasi Bansos sebagai Petitum Sengketa Pilpres 2024

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.

KPU Siap Beri Jawaban ke Komite HAM PBB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan siap menjelaskan proses penyelenggaraan pemilu ke Komite HAM PBB.

KPU Kulon Progi jadi Tergugat di MK Terkait Hasil Pileg 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu pihak tergugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumlah Sengketa Pemilu di MK Turun, ini Alasannya

Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. 

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia