Berita Terbaru KPU Hari Ini

KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2024 yang ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah wajib mengajukan surat bersedia mundur sebagai caleg terpilih.

KPU Perlu Rumuskan Aturan Khusus Soal Caleg Terpilih Maju Pilkada

Perlu diatur secara jelas oleh KPU terkait surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi caleg terpilih tersebut

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP Buntut Kebocoran DPT

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, dan enam anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan oleh DKPP terkait pelanggaran kode etik terkait peretasan data pemilih tetap.

KPUD Parigi Moutong Terima Pendaftaran Tiga Pasangan Calon Perseorangan

KPUD Parigi Moutong terima pendaftaran tiga pasangan calon perseorangan

KPU Kota Bandung Gugurkan Pendaftar Calon Wali Kota dari Jalur Perseorangan

Mereka seharusnya memiliki dukungan 121.705 warga yang tersebar di 16 kecamatan. Setelah dihitung jumlah dukungannya hanya 4.096  yang tersebar di 25 kecamatan.

Polemik Caleg Terpilih Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Akomodatif

KETUA KPU RI dinilai melakukan pendekatan manajerial dan akomodatif buntut pernyataan kontroversialnya soal tidak perlunya mengundurkan diri bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024

Pertimbangan MK Jaga Caleg Terpilih tak Main-Main dengan Pilihan Pemilih

RUANG bagi caleg terpilih hasil Pileg 2024 untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai bertentangan dengan semangat dalam pertimbangan putusan MK

Desain Pemilu Serentak Persulit Calon Kepala Daerah Independen

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraeni mengatakan keserentakkan itu membuat tahapan Pilkada 2024 menjadi tidak ideal.

Sidang MK, KPU Tegur Kuasa Hukumnya Salah Tulis Dalam Petitum

Anggota KPURI Idham Holik menegur kuasa hukum yang ditunjuk oleh lembaga tersebut karena salah menulis salah satu kata pada bagian petitum

KPU: Hanya Dua Bapaslon Gubernur-Wakil Gubernur Independen yang Penuhi Syarat Dukungan

KPU memastikan dua dari tiga bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Independen yang memenuhi syarat dukungan.

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Kumpulkan 749.298 Dukungan untuk Maju di Pilgub Jakarta

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengumpulkan 749.298 pendukung sebagai syarat maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Calon Independen Tumbang sebelum Bertanding

Beragam persyaratan menyulitkan kandidat perseorangan yang tidak memiliki kekuatan modal sosial dan kapital.

Pilgub Jatim Dipastikan tidak Diikuti Calon Perseorangan

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Pemilihan Gubernur Jatim 2024 pada November 2024 mendatang dipastikan tidak akan diikuti oleh calon independen atau perseorangan.

Tak Penuhi Syarat, Pilkada Kota Cirebon tanpa Calon Perseorangan

BAKAL calon perseorangan gagal maju pada  pemilihan kepala daerah di Kota Cirebon. Sebelumnya bakal calon perseorangan, Suryana, pada Minggu (12/5)

Dinilai Sulit, Baru Satu Bapaslon Independen Pilgub yang Penuhi Syarat Jumlah Dukungan

Ada 11 bapaslon perseorangan yang telah meminta dan mengaktivasi akun Sistem Informasi Pencalonan ke KPU. Namun, hanya dua bapaslon saja yang menyerahkan dukungannya ke KPU provinsi

Rumitnya Calonkan Diri sebagai Kepala Daerah tanpa Partai Politik

TANPA melalui jalur politik, warga negara Indonesia tidak dapat dengan mudahnya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

NasDem Kritisi KPU yang Perbolehkan Anggota DPR tidak Mundur jika Maju Pilkada

KETUA DPP Partai NasDem Atang Irawan beri catatan kritis soal kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perbolehkan anggota DPR tak mundur jika maju Pilkada Serentak 2024.

Cakada Jalur Independen Berpotensi Turun, KPU Singgung Faktor Kesiapan

Dari sejumlah kabupaten/kota dan provinsi yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November mendatang, tak banyak calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan.

Golkar : Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dibuktikan

PDIP sulit membuktikan adanya perbuatan melawan hukum penguasa (PMHP) dalam gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tidak Mudah Lolos Menjadi Cagub DKI

Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia