Antisipasi Kecurangan, Bawaslu Susun Peta Kerawanan Pilkada 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menginstruksikan jajarannya di daerah untuk menyusun peta kerawanan pilkada sesuai kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan pelanggaran pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, fungsi dari pembuatan peta kerawanan Pilkada 2024 di daerah juga akan menjadi pedoman pengawasan seluruh tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Peta itu berfungsi sebagai panduan menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya ke mana," kata Lolly dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6).

Baca juga : Ini Beberapa Hal yang Perlu Diantisipasi untuk Menyelenggarakan Pilkada

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu meminta jajaran di daerah menggunakan data yang akurat untuk memetakan kerawanan Pilkada 2024.

"Data harus akurat. Pemetaan kerawanan ini juga harus aktual," urainya.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun bisa dijadikan sebagai rujukan jajaran di daerah menyusun peta kerawanan Pilkada serentak 2024.

Baca juga : Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko: Ketua Bawaslu Hanya Curhat

"IKP untuk Pemilu dan pemilihan sudah diluncurkan Desember 2022, konsekuensinya maka begitu memasuki pemilihan 2025 Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP. IKP bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke Provinsi, Kabupaten/Kota supaya menjadi bahan jadi," lanjutnya.

Lolly menegaskan, IKP yang dibuat Bawaslu RI menjadi sesuatu yang ditunggu semua pihak. Maka dari itu jajaran Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan aktor penting dalam menentukan jalannya Pilkada nanti.

"Pengawasan dalam konteks cegah tindak harus kuat. Pengawasan juga harus tepat sasaran," katanya. (Z-8)