NEWSTICKER

Hidup Segan Calon Perseorangan

Mashudi SR Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, Banten

26/6/2024 05:15

Hidup Segan Calon Perseorangan — Seno(Dok. Pribadi)

BELUM lagi pulih luka dan euforia politik pascapemilihan presiden dan anggota legislatif, masyarakat harus kembali dihadapkan dengan dinamika politik elektoral baru berupa pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemilu lokal pada tahun yang sama dengan digelarnya pilpres dan pileg ialah konsekuensi dari penataan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak nasional.

Dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara terperinci diatur waktu pelaksanaan pemungutan suara serentak pemilihan gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati. Dimulai pada Desember 2015 sebagai gelombang pertama (ayat 1) sampai gelombang keempat September 2020 (ayat 6).

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-9084

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Pengamat: Ketimbang Opsi Kotak Kosong, Mending Syarat Calon Independen Dipermudah
15/9/2024 08:30
Sebaiknya suatu pilkada diulang jika calon tunggal di daerah tersebut tidak mendapatkan cukup dukungan dari pemilih atau kalah dibandingkan kotak kosong.
KPU: 51 Paslon Independen yang Mendaftar di Pilkada
30/8/2024 13:55
Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terdapat satu pasangan calon perseorangan yaitu di Provinsi DKI Jakarta.
Dharma-Kun Tutup Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta
29/8/2024 21:14
Dharma mengucapkan terima kasih kepada tim relawan independen yang telah membantunya dan Kun saat proses pemenuhan syarat dukungan dari warga Jakarta.
Pelanggaran Pencatutan KTP Calon Independen Cenderung Administratif
27/8/2024 23:02
KPU DKI Jakarta bisa mengurangi dukungan yang diduga mencatut KTP warga Jakarta
61 Paslon Perseorangan Dinyatakan Berhak Daftar Pilkada
22/8/2024 15:04
Ke-61 pasangan calon independen itu maju di 56 daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, mereka berhak mendaftar bersama bakal pasangan calon yang diusung partai politik.
403 Data Warga yang Dicatut Dharma-Kun Telah Dibersihkan
20/8/2024 07:49
KPU DKI menerima 650 data dari masyarakat yang diduga dicatut oleh pihak Dharma-Kun. Dari angka tersebut 247 di antaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) sejak tahap verifikasi.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding
14/1/2026 18:46
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
14/1/2026 17:53
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Eks KPU Bantah Pilkada Mahal: Biaya Rp40 Ribu per Pemilih
14/1/2026 17:45
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Kabulkan Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, Bonatua Minta Buka 9 Item yang Disembunyikan KPU
14/1/2026 17:24
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.