NEWSTICKER

Berita Terbaru KPK Hari Ini

Tuntaskan Penyidikan, KPK Minta Biro Haji Kooperatif
25/10/2025 07:27
KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
KPK Sebut Tersangka Kasus Kuota Haji Berperan dalam Proses Diskresi
25/10/2025 07:13
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.
Satu Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Mangkir, KPK Meradang
24/10/2025 18:42
KPK meminta saksi lain terkait kasus dugaan rasuah ini tidak mangkir saat dipanggil penyidik. Sebab, permintaan keterangan untuk mempercepat penanganan perkara.
Indra Iskandar Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya
24/10/2025 17:36
KPK tengah sibuk menghitung total kerugian negara. Beberapa saksi yang diperiksa dalam beberapa hari ke belakang turut dimintai keterangan oleh auditor.
Total, KPK Terima Rp4,6 Miliar Hasil Kebun Sawit Nurhadi
24/10/2025 14:37
Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.
Kasus Kuota Haji, KPK Beri Isyarat Sosok Tersangka
23/10/2025 22:32
KPK memberikan isyarat soal tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
KPK Minta Pejabat Kemenag Jelaskan Guyuran Uang Korupsi Kuota Haji
23/10/2025 20:53
Budi enggan memerinci orang-orang di Kemenag yang menerima aliran uang terkait perkara ini. Total, sudah 300 perwakilan PIHK dimintai keterangan oleh penyidik.
KPK Sita Hasil Kebun Sawit Nurhadi
23/10/2025 20:15
Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.
KPK Dalami Dugaan Korupsi Renovasi Gedung di Bawaslu
23/10/2025 15:54
Kasus dugaan rasuah ini diadukan Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) ke KPK. Perkara yang dilaporkan berupa proyek terkait renovasi Command Center, Gedung A, dan B Bawaslu.
Kasus Kuota Haji Tak Kunjung Penetapan Tersangka, KPK: Informasinya Berserakan
23/10/2025 09:39
Pengumpulan data memakan waktu panjang karena perusahaan travel tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Nusron Wahid Minta KPK Awasi Bisnis Pertanahan
22/10/2025 21:56
Kehadiran Nusron Wahid untuk meminta KPK melakukan penyusunan ulang proses bisnis di sektor pertanahan demi mencegah pungutan liar atau pungli.
Datangi KPK, Nusron Wahid Minta Informasi Celah Pungli Pertanahan
22/10/2025 17:33
KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.
KPK Mulai Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
22/10/2025 16:10
KPK mulai menelusuri dugaan mark up pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Sherly Tjoanda Sambangi KPK
22/10/2025 13:55
Kehadiran Sherly untuk konsultasi agar skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention MCSP atau tingkat pencegahan di Maluku Utara meningkat.
Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Dinilai Lamban, Pakar Nilai Publik Wajar Curiga
22/10/2025 10:33
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
KPK: Kami Cari Informasi Mark Up Whoosh
22/10/2025 09:39
Asep mengatakan, KPK memiliki sumber daya untuk mencari informasi, terkait dugaan rasuah. Tapi, KPK terbuka jika Mahfud mau memberikan data atas klaimnya di ruang publik.
Ditanya Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Sabar, Penyidik Tidak Diam
22/10/2025 09:14
KPK mengatakan kasus kuota haji yang berkaitan dengan 10.000 kuota haji khusus dari kuota tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyebabkan penyidikannya membutuhkan waktu yang lama.
Penanganan Korupsi Kuota Haji Lamban, KPK Sebut Kasusnya Kompleks
22/10/2025 09:10
KPK menegaskan lambannya penetapan tersangka pada penanganan kasus kuota haji khusus karena kompleksitas kasus
KPK tak Temukan Surat Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat: Apa Iya Betul Dicabut?
22/10/2025 06:59
KPK mengaku hingga saat ini belum menemukan surat keputusan (SK) resmi terkait pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
KPK: Ada Perbedaan Data Izin Tambang, Salah Satunya di Tempat Bahlil
22/10/2025 06:44
KPK mengungkap adanya perbedaan data izin usaha pertambangan (IUP) antarkementerian. Temuan itu didapat setelah KPK berkoordinasi dengan sembilan instansi pemerintah.