Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Cegah Intervensi, DKPP Harus Lepas dari Kemendagri

KOORDINATOR Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mendukung pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kemendagri

DKPP Perlu Lepas dari Kemendagri, Cegah Stigma Bagian dari Pemerintah

PAKAR Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dipisahkan dari Kemendagri

Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu

Diskusi itu disebutnya sebagai pembuka (kick off) dari rangkaian pertemuan lanjutan yang akan diselenggarakan di beberapa daerah.

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah demi Keserentakan

Penundaan pelantikan kepala daerah yang sedianya digelar pada 6 Februari 2025 itu akan ditunda paling lama 14 hari menunggu hasil sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar : Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tak Salahi Aturan, Agar Serentak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai, penundaan pelantikan kepala daerah tidak akan berdampak apapun di daerah tersebut.

Kemendagri Usut Dugaan Keterlibatan Kades dalam Penerbitan SHGB Pagar Laut Tangerang

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan akan mendalami keterlibatan kepala desa (kades) dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut.

Kemendagri Susun DIM untuk RUU Politik

Bima mengatakan bahwa saat ini metode omnibus law politik menjadi salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk menata sistem pemilu.

Presidential Threshold Dihapus, DPR Kolaborasi dengan Kemendagri Revisi UU Pemilu

Belum ada keputusan terkait alat kelengkapan Dewan (AKD) mana yang akan ditugasi untuk membahas RUU Pemilu tersebut.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

Tak Capai Target, Omubsman Ingatkan Kemendagri Maladministrasi Juknis e-KTP

Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.

Kemendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Dilaksanakan Tidak Serentak

Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di 545 daerah.

Skema Anggaran PSU di Wilayah Kotak Kosong dari APBN atau APBD

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk PSU di kedua wilayah yang dimenangkan kotak kosong melalui mekanisme pemberian anggaran dari APBN atau APBD Provinsi. 

57 Pemerintah Daerah Dapat Apresiasi Dari Kemendagri

Apresiasi ini sengaja dilakukan setelah pilkada pada 27 November lalu, untuk menghindari kampanye dan politisasi.

Legislator Minta Polri tak Izinkan Semua Kesatuan Pegang Senjata

RENTETAN penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian hingga mengakibatkan korban jiwa belakangan ini menjadi keprihatinan. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo

Pengawasan Terhadap Polri Harus Terus Diperkuat

Posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden adalah format terbaik.

PSU di Daerah yang Menangkan Kotak Kosong Digelar 27 Agustus 2025

PEMUNGUTAN suara ulang (PSU) di daerah yang kotak kosong menang di Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Ketua Komisi III DPR: Mayoritas Partai Tolak Polri di Bawah Kemendagri

Menempatkan Polri di bawah kementerian bukan solusi, melainkan dengan memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Polri.

Polri di Bawah Kemendagri Melanggar Konstitusi

Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.

Pengembalian Polri ke Bawah Kemendagri adalah Sebuah Kemunduran

Anggota DPR RI menolak wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kemendagri. Itu adalah sebuah gagasan yang membawa kemunduran besar dalam reformasi Polri.

Polri Harus Tetap di Bawah Presiden agar Tetap Independen

GAGASAN menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI merupakan langkah mundur. Polri diminta tetap independen. 

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia