Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Lucky Hakim Jelaskan Alasan Pelesiran ke Jepang

Menurut Lucky, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024, dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan pada 11 April 2025.

Kemendagri Dorong Kelancaran PSU

Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan.

Wamendagri Targetkan Dewan Aglomerasi Dibentuk Tahun Ini

Wamendagri) Bima Arya menargetkan Dewan Aglomerasi akan terbentuk pada tahun ini. Bima menyatakan saat ini Kementerian Dalam Negeri masih mematangkan konsep Dewan Aglomerasi

Menpan-Mendagri Tegaskan PPK Pusat dan Daerah Percepat Pengangkatan CASN 2024

Kemenpan-Rebiro bersama Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024

BSKDN Kemendagri Jajaki Potensi Penerapan Wastewater Based Epidemiology untuk Atasi Stunting

BSKDN Kemendagri tengah menjajaki potensi penerapan Wastewater Based Epidemiology (WBE) di daerah untuk menanggulangi masalah stunting

KPU Koordinasi dengan Kemendagri soal Anggaran Pemungutan Suara Ulang

Wakil Menteri Dalam Negeri Riba Haluk menyebut 16 daerah tidak sanggup menggelar PSU Pilkada 2024 dan membutuhkan dana dari pemerintah pusat.

Kemendagri Minta Kepala Daerah yang tidak Hadir Retret Kirim Wakil

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

Kepala Daerah yang Dilantik Besok Telah Dapat Tanda Pangkat Resmi

KEPALA daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dijadwalkan dilantik di Jakarta, Kamis (20/2). Mereka telah mendapatkan tanda kepangkatan resmi

Cegah Intervensi, DKPP Harus Lepas dari Kemendagri

KOORDINATOR Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mendukung pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kemendagri

DKPP Perlu Lepas dari Kemendagri, Cegah Stigma Bagian dari Pemerintah

PAKAR Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dipisahkan dari Kemendagri

Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu

Diskusi itu disebutnya sebagai pembuka (kick off) dari rangkaian pertemuan lanjutan yang akan diselenggarakan di beberapa daerah.

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah demi Keserentakan

Penundaan pelantikan kepala daerah yang sedianya digelar pada 6 Februari 2025 itu akan ditunda paling lama 14 hari menunggu hasil sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar : Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tak Salahi Aturan, Agar Serentak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai, penundaan pelantikan kepala daerah tidak akan berdampak apapun di daerah tersebut.

Kemendagri Usut Dugaan Keterlibatan Kades dalam Penerbitan SHGB Pagar Laut Tangerang

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan akan mendalami keterlibatan kepala desa (kades) dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut.

Kemendagri Susun DIM untuk RUU Politik

Bima mengatakan bahwa saat ini metode omnibus law politik menjadi salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk menata sistem pemilu.

Presidential Threshold Dihapus, DPR Kolaborasi dengan Kemendagri Revisi UU Pemilu

Belum ada keputusan terkait alat kelengkapan Dewan (AKD) mana yang akan ditugasi untuk membahas RUU Pemilu tersebut.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

Tak Capai Target, Omubsman Ingatkan Kemendagri Maladministrasi Juknis e-KTP

Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.

Kemendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Dilaksanakan Tidak Serentak

Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di 545 daerah.

Skema Anggaran PSU di Wilayah Kotak Kosong dari APBN atau APBD

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk PSU di kedua wilayah yang dimenangkan kotak kosong melalui mekanisme pemberian anggaran dari APBN atau APBD Provinsi. 

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

Demokrasi di Balik Simbol

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia