Dukung Penguatan Tata Kelola Pemerintah, BSKDN Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan Chandler Institute of Governance Singapura

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjajaki kerja sama strategis dengan Chandler Institute of Governance (CIG), lembaga internasional berbasis di Singapura yang memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. 

"Kemendagri dalam hal ini BSKDN memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada daerah, khususnya terkait koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (16/9). 

Baca juga : BSKDN Kemendagri Jadikan Hasil Uji Coba ITKPD sebagai Bahan Binwas Daerah

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pihaknya berupaya terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan sejumlah instrumen atau indeks pengukuran berbasis data. Indeks ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas layanan publik, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Adapun empat indeks strategis yang dikembangkan BSKND meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD). “Daerah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, dengan CIG kami berharap instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, berbasis data, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya," tambahnya. 

Dalam kesempatan tersebut, CIG memaparkan inisiatif Local Government Index sebuah instrumen yang dirancang untuk mengukur, menilai, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Indeks ini berfokus pada aspek-aspek penting seperti kapasitas sumber daya, visi dan perencanaan, keterampilan aparatur, jejaring kerja sama, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Di sisi lain, Yusharto mengatakan Local Government Index diharapkan dapat melengkapi instrumen evaluasi yang sudah dijalankan oleh Kemendagri, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta bersinergi dengan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih holistik dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dirinya menilai kolaborasi dengan CIG berpotensi memberikan manfaat strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan transparansi, hingga penciptaan kebijakan berbasis bukti. "Semoga ini menjadi awal yang baik untuk memberikan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (H-2)