Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni meminta Pemerintah Provinsi Papua terus memperbaiki pengelolaan data keuangan dan pembangunan agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan akuntabel.
"Kualitas data yang baik menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Fatoni di Jayapura, hari ini.
Menurut Agus, dengan data yang valid dan terintegrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi akan memperkuat kinerja pemerintah dan memudahkan pengawasan publik terhadap program yang dijalankan.
“Pemerintahan dari tingkat dasar sampai tertinggi perlu memperbaiki sistem data agar semua bisa bekerja selaras," ujarnya.
Dia menjelaskan pemimpin yang sudah dipilih adalah pemimpin masyarakat, sehingga semua harus bersatu membangun Papua.
"Saya sebagai mantan Penjabat Gubernur Papua sangat berharap agar seluruh masyarakat setempat menjaga citra dan martabat Papua melalui penyebaran informasi positif tentang berbagai kegiatan pembangunan, keagamaan, sosial, serta potensi budaya dan seni daerah," katanya lagi.
"Untuk itu mari bersama terus menyebarluaskan hal-hal baik agar masyarakat luar memahami Papua secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Publikasi yang positif maka akan memperlihatkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus lalu yang berjalan sukses menjadi bukti kedewasaan demokrasi di Papua.
“Itu pencapaian sejarah yang perlu dijaga dengan kerja keras dan kebersamaan untuk masa depan Papua yang lebih maju,” katanya.
Sebelumnya pada Jumat (31/10) Agus Fatoni menghadiri kegiatan lepas sambut gubernur dan wakil gubernur serta ibadah bersama dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen bertempat halaman Kantor Gubernur Papua.(Ant/P-1)
Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini diharapkan menjadi langkah baru dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan di Tanah Papua.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved