Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni meminta Pemerintah Provinsi Papua terus memperbaiki pengelolaan data keuangan dan pembangunan agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan akuntabel.
"Kualitas data yang baik menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Fatoni di Jayapura, hari ini.
Menurut Agus, dengan data yang valid dan terintegrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi akan memperkuat kinerja pemerintah dan memudahkan pengawasan publik terhadap program yang dijalankan.
“Pemerintahan dari tingkat dasar sampai tertinggi perlu memperbaiki sistem data agar semua bisa bekerja selaras," ujarnya.
Dia menjelaskan pemimpin yang sudah dipilih adalah pemimpin masyarakat, sehingga semua harus bersatu membangun Papua.
"Saya sebagai mantan Penjabat Gubernur Papua sangat berharap agar seluruh masyarakat setempat menjaga citra dan martabat Papua melalui penyebaran informasi positif tentang berbagai kegiatan pembangunan, keagamaan, sosial, serta potensi budaya dan seni daerah," katanya lagi.
"Untuk itu mari bersama terus menyebarluaskan hal-hal baik agar masyarakat luar memahami Papua secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Publikasi yang positif maka akan memperlihatkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus lalu yang berjalan sukses menjadi bukti kedewasaan demokrasi di Papua.
“Itu pencapaian sejarah yang perlu dijaga dengan kerja keras dan kebersamaan untuk masa depan Papua yang lebih maju,” katanya.
Sebelumnya pada Jumat (31/10) Agus Fatoni menghadiri kegiatan lepas sambut gubernur dan wakil gubernur serta ibadah bersama dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen bertempat halaman Kantor Gubernur Papua.(Ant/P-1)
Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini diharapkan menjadi langkah baru dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan di Tanah Papua.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved