Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni meminta Pemerintah Provinsi Papua terus memperbaiki pengelolaan data keuangan dan pembangunan agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan akuntabel.
"Kualitas data yang baik menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Fatoni di Jayapura, hari ini.
Menurut Agus, dengan data yang valid dan terintegrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi akan memperkuat kinerja pemerintah dan memudahkan pengawasan publik terhadap program yang dijalankan.
“Pemerintahan dari tingkat dasar sampai tertinggi perlu memperbaiki sistem data agar semua bisa bekerja selaras," ujarnya.
Dia menjelaskan pemimpin yang sudah dipilih adalah pemimpin masyarakat, sehingga semua harus bersatu membangun Papua.
"Saya sebagai mantan Penjabat Gubernur Papua sangat berharap agar seluruh masyarakat setempat menjaga citra dan martabat Papua melalui penyebaran informasi positif tentang berbagai kegiatan pembangunan, keagamaan, sosial, serta potensi budaya dan seni daerah," katanya lagi.
"Untuk itu mari bersama terus menyebarluaskan hal-hal baik agar masyarakat luar memahami Papua secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Publikasi yang positif maka akan memperlihatkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus lalu yang berjalan sukses menjadi bukti kedewasaan demokrasi di Papua.
“Itu pencapaian sejarah yang perlu dijaga dengan kerja keras dan kebersamaan untuk masa depan Papua yang lebih maju,” katanya.
Sebelumnya pada Jumat (31/10) Agus Fatoni menghadiri kegiatan lepas sambut gubernur dan wakil gubernur serta ibadah bersama dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen bertempat halaman Kantor Gubernur Papua.(Ant/P-1)
Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini diharapkan menjadi langkah baru dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan di Tanah Papua.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved