Proses Pelaporan Inovasi Daerah Papua akan Dipermudah

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen akan mempermudah pelaporan inovasi daerah di wilayah Papua untuk tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendorong perkembangan inovasi yang lebih signifikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, untuk daerah-daerah di wilayah Papua, pihaknya akan menghimpun inovasi yang diinisiasi, diujicoba, maupun diimplementasikan pada tahun 2024. 

"Kami lakukan ini untuk memberi keleluasaan pada daerah-daerah di Papua untuk menambah jumlah inovasi yang ada di daerah masing-masing," kata Yusharto.

Baca juga : Kemendagri Susun Rumusan Strategi Kebijakan di 4 DOB Papua

Sementara itu, bagi daerah lainnya, penilaian inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 akan mencakup inovasi yang diimplementasikan pada tahun 2022 dan 2023. 

Kebijakan ini diambil agar terdapat kesetaraan dalam evaluasi dan apresiasi terhadap inovasi yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Kendati demikian, Yusharto mengatakan pihaknya juga melakukan penambahan fitur baru pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui penambahan tersebut daerah dapat melaporkan inovasi yang dihasilkan dari diklat kepemimpinan.

Baca juga : BSKDN Kemendagri Dampingi 4 DOB Papua Percepat Pertumbuhan Daerah 

"Untuk tahun ini (2024) kami juga sudah melakukan penambahan fitur pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan (diklat kepemimpinan) yang mengandung unsur inovatif. Platform IID dapat menyerap hasil-hasil tulisan dari peserta pelatihan menjadi cikal bakal inovasi di daerah masing-masing," tambahnya.

Melalui penambahan fitur baru tersebut, Yusharto optimistis laporan inovasi setiap daerah akan meningkat. Mengingat, banyaknya peserta yang dikirim daerah untuk mengikuti diklat kepemimpinan membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya. 

"Mereka (peserta diklat kepemimpinan) inilah yang akan menjadi potensial memasukan hasil-hasil inovasinya yang dituangkan dalam pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan ke dalam platform IID," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain, pembinaan dilakukan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif di wilayah Papua meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Upaya pembinaan dimaksudkan agar daerah-daerah tersebut dapat memiliki ekosistem inovasi yang lebih baik, sehingga penyelenggaran pemerintahan daerah menjadi semakin berkualitas.

"Keterlibatan K/L (dalam pembinaan inovasi) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkasnya. (Z-8)