Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Finalisasi Perumusan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas 4 DOB Papua.
"Kami sudah melakukan pembinaan pada 4 DOB Papua, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan finalisasi ini, dengan harapan kegiatan ini dapat mensinergikan arah kebijakan nasional dan daerah sehingga kualitas kebijakan menjadi semakin baik," ungkap Yusharto dikutip di Jakarta, Jumat (14/6).
Baca juga : BSKDN Kemendagri Dampingi 4 DOB Papua Percepat Pertumbuhan Daerah
Berikutnya, dia mengatakan, 4 DOB Papua masih menghadapi kendala yang sama terkait penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah yang masih dalam penataan baik pada jabatan struktural maupun fungsional. Tidak hanya itu, kendala lainnya muncul dari sarana dan prasarana yang masih minim termasuk gedung kantor untuk melakukan pekerjaan rutin juga belum tersedia.
"Pembinaan 4 DOB Papua membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk itu, kami berupaya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan guna mempercepat pembangunan 4 DOB Papua," tambahnya.
Sejalan dengan itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Julius Ary Mollet mengatakan, perumusan strategi kebijakan DOB harus berfokus pada isu-isu strategis yang ada di wilayah tersebut. Adapun isu strategis di DOB Papua meliputi isu kemiskinan, isu stunting, isu pendidikan, isu kesehatan, isu ekonomi hingga isu subsistence agriculture.
Baca juga : Kemendagri Berencana Percepat Pelantikan PJ 3 DOB Papua
"Sama dengan pendidikan kita (di DOB Papua) pada aspek kesehatan juga masih kekurangan tenaga medis dokter dan perawat, (terlebih) kita sangat kekurangan dokter spesialis karena mereka yang mengambil spesialis tidak pulang ke Papua, memilih ke daerah lain," ungkapnya.
Akademisi Politeknik Negeri Sriwijaya Sri Gustiani mengatakan hal yang sama mengenai sejumlah isu strategis di wilayah DOB Papua. Dia menegaskan, masyarakat DOB Papua masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas. Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu melakukan banyak kajian terkait pembangunan pendidikan di Papua, harapannya melalui kajian tersebut dapat melahirkan terobosan-terobosan yang inovatif untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua.
"Tantangan pembangunan pendidikan di Papua yakni aksesibilitas layanan pendidikan terbatas, berikutnya kondisi transportasi, topografi, dan alam. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah dan sarana serta prasarana hingga jumlah guru (terbatas), motivasi belajar yang rendah penyebabnya faktor ekonomi dan jarak sekolah," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pembicara lainnya di antaranya meliputi Akademisi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Bresca Merina, Koordinator Wilayah Provinsi Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas Zulfakar dan Ketua Prodi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Marja Sinurat. (Z-8)
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendampingi 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua
Kemendagri juga mengingatkan empat DOB di Papua ikut bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2024,
PPP di Papua, kata Mardiono, bukan merupakan partai yang asing karena terbukti bisa menghasilkan kader-kader yang bisa duduk di legislatif dan eksekutif.
Provinsi induk diminta untuk segera memastikan ASN yang mau bekerja atau mau dipindahkan ke DOB
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved