Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kemendagri Diminta Lakukan Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Polusi Udara di Jabodetabekpunjur 

Dampak polusi udara tidak hanya dirasakan secara fisik melalui gangguan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi akibat penurunan produktivitas masyarakat. 

PSU Pilkada Siap Dilaksanakan di 9 Daerah, Ini Daftar dan Jadwalnya

PEMUNGUTAN suara ulang (PSU) pilkada 2024 gelombang keempat dan kelima akan dilaksanakan di sembilan daerah kabupaten/kota pada 16 dan 19 April 2025 mendatang.

Anggota KMP Diminta Hati-hati Gunakan Diksi dalam Komunikasi Publik

Pemerintah memiliki cara kerja yang luar biasa. Namun, hasil yang dibuat kadang tidak bisa dicerna dengan baik oleh publik, karena kesalahan komunikasi.

Wamendagri Serahkan Hukuman untuk Walkot Depok ke Gubernur Jabar

Menurut Bima, Dedi sudah memberikan teguran kepada Supian soal izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik itu. Kemendagri memberikan apresiasi.

Lucky Hakim Diperiksa Kemendagri Buntut Pelesiran ke Jepang

Bima mengatakan, Lucky saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terpisah dari Kantor Kemendagri.

Lucky Hakim Jelaskan Alasan Pelesiran ke Jepang

Menurut Lucky, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024, dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan pada 11 April 2025.

Kemendagri Dorong Kelancaran PSU

Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan.

Wamendagri Targetkan Dewan Aglomerasi Dibentuk Tahun Ini

Wamendagri) Bima Arya menargetkan Dewan Aglomerasi akan terbentuk pada tahun ini. Bima menyatakan saat ini Kementerian Dalam Negeri masih mematangkan konsep Dewan Aglomerasi

Menpan-Mendagri Tegaskan PPK Pusat dan Daerah Percepat Pengangkatan CASN 2024

Kemenpan-Rebiro bersama Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024

BSKDN Kemendagri Jajaki Potensi Penerapan Wastewater Based Epidemiology untuk Atasi Stunting

BSKDN Kemendagri tengah menjajaki potensi penerapan Wastewater Based Epidemiology (WBE) di daerah untuk menanggulangi masalah stunting

KPU Koordinasi dengan Kemendagri soal Anggaran Pemungutan Suara Ulang

Wakil Menteri Dalam Negeri Riba Haluk menyebut 16 daerah tidak sanggup menggelar PSU Pilkada 2024 dan membutuhkan dana dari pemerintah pusat.

Kemendagri Minta Kepala Daerah yang tidak Hadir Retret Kirim Wakil

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

Kepala Daerah yang Dilantik Besok Telah Dapat Tanda Pangkat Resmi

KEPALA daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dijadwalkan dilantik di Jakarta, Kamis (20/2). Mereka telah mendapatkan tanda kepangkatan resmi

Cegah Intervensi, DKPP Harus Lepas dari Kemendagri

KOORDINATOR Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mendukung pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kemendagri

DKPP Perlu Lepas dari Kemendagri, Cegah Stigma Bagian dari Pemerintah

PAKAR Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dipisahkan dari Kemendagri

Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu

Diskusi itu disebutnya sebagai pembuka (kick off) dari rangkaian pertemuan lanjutan yang akan diselenggarakan di beberapa daerah.

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah demi Keserentakan

Penundaan pelantikan kepala daerah yang sedianya digelar pada 6 Februari 2025 itu akan ditunda paling lama 14 hari menunggu hasil sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar : Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tak Salahi Aturan, Agar Serentak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai, penundaan pelantikan kepala daerah tidak akan berdampak apapun di daerah tersebut.

Kemendagri Usut Dugaan Keterlibatan Kades dalam Penerbitan SHGB Pagar Laut Tangerang

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan akan mendalami keterlibatan kepala desa (kades) dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut.

Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting