Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Realisasi APBD Masih di Bawah 40%

Secara akumulatif realisasi belanja yang belum memenuhi target yakni sebesar 26,40%

Kemendagri Akui Posko PPKM Belum Maksimal

Menurut Suhajar, jumlah posko PPKM Mikro di tingkat desa terus bertambah. Mulai awal Februari 2021, ujarnya ada 11 ribu lebih desa yang membentuk posko.

Lima Daerah Sabet Indeks Pengembangan Inovasi Terendah

Daerah tersebut di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur dan Gorontalo. 

Kemendagri Dorong Sistem Kepartaian yang Lebih Sehat

Pasalnya, sebagaimana amanat Undang-Undang, partai politik mengemban fungsi yang penting bagi kehidupan berdemokras

Cegah Korona Menggila, Daerah Harus Seirama dengan Pusat

Pemerintah pusat diminta mengawasi, memberi sanksi bagi pemerintah daerah yang mengabaikan dan memberi penghargaan bagi yang melaksanakannya.

Kantor di Zona Merah Diminta Terapkan WFH 75 Persen

Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%.

Pemda Diminta Maksimalkan Peran Kesbangpol untuk Kewaspadaan Dini

"Sudah ada unit yang membantu bapak/ibu, yaitu Kesbangpol, itulah yang membantu urusan pemerintahan umum di Provinsi kabupaten dan kota."

Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor soal GKI Yasmin

Penyelesaian persoalan itu ditunjukkan dengan penyerahan lahan hibah untuk pendirian tempat ibadah dari Pemkot Bogor kepada pihak GKI Pengadilan.

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp1,9 Triliun untuk Pemilu 2024

Kemendagri berharap pemilu serentak pada 2024, yang mencakup agenda pilpres, pileg, serta pilkada, dapat berlangsung aman dan demokratis.

Kepala Daerah Diminta Segera Keluarkan SE untuk PTM Terbatas

Surat Edaran kepala daerah sangat penting sebagai payung hukum PTM terbatas di daerah.

Kemendagri Pastikan Penguatan Inspektorat Daerah Terus Berjalan

Penguatan pengawasan tata kelola keuangan dan program pemerintah daerah juga melalui kerja sama asistensi APIP dengan Kejaksaan, Polri dan BPKP.

DPR dan KPPOD Dukung SE Kemendagri dan LKPP Soal APBD

Ia mengatakan daerah dengan serapan rendah mesti diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat.

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Didaulat Jadi Ketua Umum MIPI

Kondisi saat ini yang tidak banyak melahirkan ilmuwan produktif juga menjadi sorotan MIPI.

Awas Anggaran Dipotong Bila Lambat Serap APBD Lambat

Pelaksana tugas (Plt) Direktur KPPOD Arman Suparman mengatakan daerah dengan serapan rendah mesti diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat. 

Miris, Serapan Belanja Daerah Baru 21 Persen

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat covid-19,"

Di HUT Ke-21, Apkasi Berkomitmen Pulihkan Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi mengatakan peran 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi sangatlah penting dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Penanganan Stunting Lewat PKK Dinilai Tepat

PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif.

Dirjen Polpum Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Wagub Papua

"Beliau orang baik, tentu kita semua kehilangan, kami doakan keluarga diberikan ketabahan," ujar Bahtiar.

Kepala Daerah Turun Langsung Percepat Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi tak hanya diserahkan pada Kepala Dinas, tapi perlu dipimpin langsung oleh para kepala daerah

Ini Kata Dirjen Dukcapil Soal Status Anak di KK Tertulis Pembantu

"KK yang viral di TikTok tersebut masih versi yang lama dan mengacu pada Permendagri No. 19/2010,"

Virus Nipah

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Perilaku Korupsi dan Diskoneksi Nilai Agama-Budaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia