KONDISI pandemi Covid-19 telah memberi dampak signifikan atas pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tak terkecuali pemuda. Kondisi ini tercermin dalam laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2021.
IPP dipetakan ke dalam lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Capaian IPP mengalami penurunan 1,67 poin dari 52,61 (pada tahun 2019) menjadi 51,00 (pada tahun 2020).
Dampak signifikan pandemi Covid-19 terutama terlihat pada indikator tingkat pengangguran terbuka pemuda dan wirausaha kerah putih dalam domain lapangan dan kesempatan kerja serta indikator perempuan bekerja di sektor formal yang merupakan salah satu indikator penyusun domain gender dan diskriminasi.
Di sisi lain, penurunan capaian IPP secara nasional berdampak terhadap berkurangnya disparitas capaian IPP antarprovinsi.
Untuk mencapai target IPP pada RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 diperlukan tidak hanya kerja keras melainkan juga inovasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan kepemudaan perlu bersinergi pula dengan keterlibatan pemuda yang tak hanya merespons krisis tetapi juga dapat berperan dalam pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kemenpora, Kemendagri, Kemenko PMK dan didukung program kerja sama pemerintah RI-UNFPA Indonesia menyelenggarakan Dialog Nasional Pemuda untuk menyampaikan hasil laporan IPP 2021 dan analisis dampak pandemi Covid-19.
Kedua, mendorong keterlibatan berbagai peran stakehoder dalam koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
Ketiga, memberikan gambaran nyata keterlibatan pemuda dalam berbagai isu sosial pembangunan terutama di masa pandemi. Rangkaian kegiatan dilakukan melalui webinar dengan tema “Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh Membangun Pemuda Tangguh” pada Rabu (15/12).
Webinar juga membahas keterlibatan pemuda dalam pembangunan bukan hanya sebagai penerima manfaat melainkan juga sebagai mitra dan innovator dalam pembangunan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk berinvestasi pada pemuda, dimulai dengan memastikan partisipasi pemuda yang bermakna dalam berbagai program sosial kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Subandi Sardjoko selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pembangunan pemuda merupakan agenda strategis bagi Indonesia, terutama dalam merespons krisis pandemi Covid-19.
“Pemuda, dengan jumlah 1 dari 4 penduduk Indonesia (Statistik Pemuda Indonesia, 2020), memiliki peran penting sebagai kelompok usia produktif dan dapat berperan aktif sebagai critical thinker, change maker, innovator, communicator, bahkan leaders dalam rangka meningkatkan IPP,” papar Subandi.
“Karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah 2022 (RKP 2022) memberikan prioritas tersendiri atas pembangunan pemuda,” paparnya.
Selanjutnya, Jonni Mardizal selaku Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, menekankan bahwa pemerintah tengah melakukan finalisasi atas Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2021-2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari revisi Perpres Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Anjali Sen, juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda di tingkat lokal, nasional, dan global dalam memperkaya berbagai proses kebijakan dan pembangunan nasional dan internasional.
Dalam talkshow yang dipandu oleh Rory Asyari, dengan pembicara Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden RI) yang berbagi informasi tentang berbagai upaya untuk mendorong partisipasi pemuda yang berarti.
Sementara itu, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas) yang menyampaikan tentang Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda sebagai salah satu upaya mendorong capaian IPP.
Di sisi lain, Ir. Zanariah, M.Si (Direktur SUPD IV, Kementerian Dalam Negeri) yang menjelaskan peran Pemerintah dalam rangka sinergi Pusat dan Daerah dalam pembangunan Kepemudaan;
Sedangkan, Prof Zuzy Anna (akademisi dari SDGs Center Unpad), yang mendukung penyusunan Laporan IPP 2021. (RO/OL-09)
