Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kota Kupang Sudah Jalankan Instruksi Mendagri

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan  hukum protokol kesehatan (Prokes).

Instruksi Kemendagri soal Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

'Termasuk perihal pencopotan kepala daerah yang melanggarnya. Itu merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam hal penanganan covid-19," ujar Doli

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah, Wagub DKI: Kami Patuh

"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."

Hanura: Mendagri Jangan Hanya Gertak Sambal Harus Dibuktikan

Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes

Pemecatan Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat

Dia menambahkan, sanksi pemberhentian itu juga merupakan penegasan kepada kepala daerah untuk serius menanggapi persoalan pandemi di wilayahnya.

Kepala Daerah Abai Protokol Kesehatan Bisa Kena Sanksi Pemecatan

'Dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran covid-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah,"

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Ancaman La Nina

Pemda diminta melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebaran informasi kebencanaan di daerah.

83 Kepala Daerah Ikut Berkerumun dan tidak Cegah Kerumunan

Kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan diberikan apresiasi di antaranya Gubernur dan Bupati Gorontalo serta Bupati Luwu Utara.

Tahapan Kampanye Pilkada Sampai Saat ini masih Terkendali

Justru di daerah yang tidak menggelar Pilkada menunjukkan kenaikan zonasi.

Zona Merah di Daerah Pilkada Turun, Pelanggaran Kampanye Tetap Ada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) belum terbukti menjadi penyumbang angka kasus positif covid-19 yang signifikan.

Kemendagri Mentahkan Tudingan Anies tidak Ada Imbauan Prokes

Kementerian Dalam Negeri membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait tidak adanya surat resmi untuk mengingatkan menaati protokol kesehatan dalam Pilkada

Belum Tahu Nasib Ridwan Kamil, Kemendagri Tunggu Pemeriksaan Anies

Mengenai kerumunan saat ceramah Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh kepolisian.

Pilkada sebagai Momentum Memilih KDH yang Mampu Tangani Covid-19

Mendagri juga meminta calon kepala daerah untuk memanfaatkan momentum Pilkada ini dengan memilih tema debat seputar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Bakal Ada lagi Kepala Daerah Terjaring KPK

Berdasarkan pengalaman empiris, begitu banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi di tahun politik.

Jelang Revolusi Industri 4.0, Praja IPDN Diminta Kuasai Teknologi

Untuk mencapai itu semua, menurutnya kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar profesional, memiliki daya saing, dan sejumlah kemampuan kompetitif lainnya.

Mendagri Ultimatum IPDN

Banyak cara bisa dilakukan untuk menegakkan disiplin, di antaranya, memberikan hukuman fisik, seperti squat jump dan push up, selain kekerasan.

Mendagri: Rekrutmen Praja IPDN Harus Transparan

Proses rekrutmen sangat penting dalam membangun pondasi IPDN yang kokoh. Dengan begitu, institusi dapat menghasilkan lulusan terbaik.

IPDN-Kemendagri Sosialisasi UU Cipta Kerja di Enam Kampus

Spirit dan urgensi UU Cipta Kerja seyogianya dipahami sebagai jembatan menuju masa depan dan peluang emas Indonesia di bidang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dukcapil Klarifikasi Data Pemilih yang Belum Rekam KTP-E ke KPU

Zudan menjelaskan kunjungannya guna melakukan validasi dan klarifikasi data pemilih yang belum melakukan perekaman untuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

Perpres soal FKUB Level Nasional Segera Dibuat

Selama ini urusan operasional FKUB berada di level pemerintah daerah. Namun begitu, pihaknya mendapatkan laporan bahwa sejumlah FKUB di daerah ternyata tidak mendapatkan sokongan dana

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia