Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMBANGUNAN kota cerdas memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat mendorong daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk berbagai kepentingan. Gayung pun bersambut, pemerintah daerah (pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi.
"Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pemecahan masalah pada enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal. Beberapa inovasi yang baik direplikasi ke daerah lain," ujar Safrizal lewat keterangannya, Selasa (30/11)
Ia mendorong pemda-pemda memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di sisi lain, Safrizal mengatakan, inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolobarasi dengan berbagai pihak. Namun, pemda juga harus mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat agar inovasinya tepat sasaran.
“Jangan sampai menciptakan berbagai inovasi dan aplikasi dengan investasi yang besar hanya untuk mengejar titel kota cerdas, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepala daerah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika pelayanan dasar sudah disentuh, mulailah beralih ke sektor yang meningkatkan mobilitas dan kelayakan hidup masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 dengan tema “Pembangunan Infrastruktur Cerdas Terpadu untuk Kota Cerdas” di Grand City Convex, Surabaya, pada 1-2 Desember. Di ITE Hybrid Event 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan mempertemukan sejumlah pihak untuk merumuskan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Ada beberapa forum diskusi dengan beragam tema, seperti Work Effectively with the Utilization of Collaboration, Smart Monitoring System for Waste Management, dan Smart Infrastructure (Smart Water). Sejumlah kepala daerah akan menjadi pembicara, seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.
Dari pemerintah pusat menghadirkan Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari. Tak ketinggalan perwakilan dari swasta, seperti Expert and Supervisory Board of Indonesia Water Associaton (IdWA) Sakti Azhar Siregar dan Senior Manager Smart City Development PT Telkom Indonesia Wahyudi.
Di ITE Hybird Event 2021 tersebut juga akan ditampilkan berbagai produk dan layanan dari industri teknologi dan peserta kegiatan lainnya. Safrizal menerangkan forum dan pemeran ini bisa menjadi ajang mengeluarkan gagasan, pemetaan masalah saat ini dan masa yang akan datang, serta kerja sama dalam menyiapkan teknologi yang tepat untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Pemda tidak boleh ketinggalan terhadap kemajuan teknologi terbaru yang bisa membantu tata kelola pemerintahan dan pelayanan. Kepala daerah harus mendorong para birokratnya untuk kreatif dan inovatif dalam merancang dan menciptakan layanan. Libatkan pula masyarakat. Pemerintah harus membantu untuk pengembangan yang lebih besar dan bermanfaat luas,” pungkasnya.
Kegiatan ITE Hybrid Event 2021 didukung oleh para pelaku industri teknologi dan penyedia solusi kota cerdas antara lain; Google Cloud Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Signify Commercial Indonesia, PT Endress + Hauser Indonesia, TOA, dan PT Jasa Sarana. Selain itu mengundang partisipan dari Kementerian dan Lembaga terkait, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Perangkat daerah, PDAM seluruh Indonesia, hingga, perwakilan kedutaan negara sahabat. (OL-8)
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Peringkat smart city kota-kota Indonesia, Jakarta, Medan, dan Makassar kalah dari sejumlah kota dari negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hanoi.
SISTEM smart city digagas Korlantas Polri dalam mengatasi masalah kemacetan. Sistem menggunakan hitungan algoritma ini pernah dipakai saat mudik lebaran.
Jaringan Kota Cerdas ASEAN (ASEAN Smart City Network/ASCN) adalah platform bagi kota-kota dari sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan tujuan bersama.
Laporan tahunan SCI dirilis untuk membantu pemerintah kota dalam membangun kota masa depan yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman.
DUA Kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), yakni Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari dicanangkan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan smart city.
Saksi Asep mengaku mendapatkan perintah untuk mengantarkan uang untuk Ketua DPRD Kota Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved