Mendagri Minta Pemda Penuhi Target Vaksinasi Covid-19 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo menyampaikan percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk mencapai target vaksinasi dosis pertama sampai 70% hingga akhir 2021. 

"Bapak Presiden dalam Ratas hari Senin lalu menargetkan 70% untuk (vaksinasi) dosis pertama secara nasional. Dalam rangka mencapai target tersebut, maka selama lebih kurang tiga minggu ini kita melakukan percepatan," katanya seperti dikutip dari siaran pers Kemendagri, Minggu (12/12) 

Tito mengatakan ada beberapa provinsi yang sudah mencapai target 70%. Namun ada juga yang belum. Percepatan dan pemerataan vaksinasi, tegasnya, menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

Untuk pencapaian target vaksinasi tiap daerah mengejar minimal 70% dari penduduk, Mendagri mengatakan pemerintah daerag dapat dilakukan dengan edukasi secara berkelanjutan dan memperbanyak titik vaksinasi. 

"Sinergisme juga diperlukan agar target harian vaksinasi Covid-19 tersebut bisa tercapai," imbuhnya. 

Baca juga : Kemenkes: Vaksinasi Anak 6-11 Tahun sebelum 24 Desember

Sebelumnya, Mendagri sempat melakukan lawatan ke Sulawesi Tenggara dalam rangka rapat koordinasi dan inventarisasi permasalahan serta kendala dalam melakukan percepatan vaksinasi. Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah lain untuk memastikan vaksinasi sesuai target. 

"Harapannya, herd immunity atau kekebalan kelompok segera terbentuk dalam menghadapi pandemi Covid-19," ucap dia. 

Menurutnya kerja sama semua pihak di setiap level pemerintahan untuk bersama mempercepat vaksinasi. Ia menyontohkan, apabila ada kendala yang dihadapi di tingkat Kabupaten/Kota, pemerintah Provinsi perlu bersinergi dan membantu persoalan di lapangan. 

Sementara itu, kendala dalam mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi, menurut Mendagri dapat dilakukan dengan kolaborasi dan kreativitas pemerintah daerah. 

"Kalau kendala misalnya mengumpulkan masyarakat, itu memerlukan kemampuan kolaborasi dengan Forkopimda sekaligus terobosan kreatif," tuturnya. (OL-7)