Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan dukungannya pada program vaksinasi yang digalakkan pemerintah. Bahkan menurutnya sejak awal MUI telah berkomitmen mendukung program vaksinasi untuk melindungi manusia, karena MUI menempatkan diri dalam perkhidmatannya sebagai pelayan ummat.
"Kami sudah mendukung karena itu kewajiban kami untuk melindungi diri manusia," ujar KH Muhammad Cholil Nafis, Rabu (15/12).
Baca juga: Kasus Melandai, Momentum untuk Genjot Vaksinasi Covid-19
Dukungan yang telah dilakukan MUI yaitu dengan mengeluarkan 12 fatwa dalam merespon persoalan umat terkait situasi pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya imbauan dan ajakan terhadap masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi.
"Kami telah mengeluarkan 12 fatwa untuk mencegah penyebaran Covid dan bermuamalah saat pandemi Covid-19. Termasuk fatwa untuk mengajak ummat Islam untuk melakukan vaksinasi," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mempercepat vaksinasi covid-19. Mendagri menyampaikan bahwa keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dipandang penting sebagai mitra strategis dalam menyukseskan percepatan vaksinasi untuk masyarakat.
“Mohon dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda mendukung program ini,” kata Tito, Selasa (14/12).
Tito menjelaskan bahwa penetapan target bukan sebatas pada angka atau kuantitas ketercapaian. Namun menurutnya sebagai ikhtiar dalam melindungi masyarakat agar segera terbentuk kekebalan kelompok.
Hal ini juga dilakukan untuk mendukung indikator pengendalian pandemi yang kian membaik. Seperti menurunnya positivity rate dan rendahnya fatality rate atau kematian yang disebabkan terinfeksi Covid-19.
“Ini penting untuk proteksi masyarakat kita, meskipun angka-angka rendah (angka kasus positif), tapi kita tidak boleh lengah,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholder lain, agar cakupan vaksinasi kian meluas. Dia meminta semua pemda provinsi, kabupaten dan kota bergerak.
“Pemerintah, TNI/Polri dan juga BUMN serta pihak terkait lainnya terus bekerja secara maksimal untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2021 yakni sebesar 70 persen secara nasional,” tegas Mendagri. (Ant/A-1)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Kampung Haji Indonesia dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji untuk lebih baik.
Ekosistem keuangan haji adalah sistem yang kompleks melibatkan berbagai pihak dan proses dalam pengelolaan dana haji serta meningkatkan kualitas pelayanan.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) bersama Forum Zakat (FOZ) dan sejumlah lembaga kemanusiaan, akan menggelar aksi solidaritas besar, bertajuk Indonesia Palestina #SatuKemanusiaan di Jakarta.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved