Kemendagri Lakukan Pendampingan ke Daerah untuk Percepat Realisasi Belanja APBD

KEMENTERIAN Dalam Negeri melakukan pendampingan ke daerah-daerah yang realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 masih relatif rendah. Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, berbagai upaya itu diharapkan mampu memacu daerah agar dapat merealisasikan belanja APBD lebih maksimal.

“Selain langkah tersebut, kami bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menurunkan tim gabungan ke daerah yang serapannya (realisasi belanjanya) sangat rendah. Diharapkan ikhtiar ini berkontribusi terhadap peningkatan serapan belanja daerah secara signifikan,” ujar Fatoni dalam keterangannya, Rabu (15/12).

Selain itu, sambung Fatoni, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menurunkan tim ke daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah. Selain itu, Kemendagri berkoordinasi dengan pemda terkait proses percepatan realisasi APBD. Ia menuturkan, upaya ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenkeu, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Di samping itu, Kemendagri melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022 dan tahun mendatang," tandasnya. 

Fatoni melanjutkan, untuk memacu daerah merealisasikan belanja APBD lebih maksimal, pihaknya mengelar rapat analisis dan evaluasi (anev). Rapat ini melibatkan berbagai komponen di internal Kemendagri, seperti Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah, serta Biro Hukum Kemendagri.

Rapat tersebut juga diikuti oleh jajaran perangkat daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perangkat daerah lainnya.

“Setiap hari kami melakukan rapat analisis dan evaluasi secara bergiliran dengan daerah. Bahkan dalam satu hari bisa 4 sampai 5 daerah secara paralel dan bergantian,” pungkasnya. 

Data Kemendagri menunjukkan rata-rata realisasi belanja daerah pada 2021 sampai 2 Desember baru 67,19% atau senilai Rp853,67 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Realisasi belanja daerah pada 2019 rata-rata nasionalnya sebesar 90,29% atau senilai Rp1.170,79 triliun. Adapun rata-rata pada tahun 2020 berjumlah 82,69% atau senilai Rp1.021,26 triliun. (Ant/OL-8)