Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT akan membangun sebuah gedung, yang pertama kali dibangun pengembang biasanya membuat pagar tinggi dan rapat di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hanya orang-orang berkepentingan yang berhak masuk dan memfilter pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian pula dalam membangun sistem informasi yang kompleks. Keamanan siber adalah yang pertama kali harus dirancang lebih dulu.
Hal itu dipaparkan pakar keamanan teknologi unformasi sekaligus CEO Xecure IT, Gildas Deograt Lumy pada Webinar Keamanan Siber menuju Identitas Digital Penduduk Indonesia, yang diselenggarakan Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia, Kamis (16/12).
"Saya suka dengan Dukcapil, karena baru mau bangun sistem sudah mikir keamanan sistemnya. Bukan sudah jadi baru mikirin security-nya," kata Gildas yang pernah menjadi tim inti pembentukan badan siber dan sandi negara ini.
Gildas menyoroti rencana penerapan Digital ID yang dilakukan Ditjen Dukcapil untuk menggantikan fungsi KTP elektronik. Ia menekankan dalam konteks membangun identitas digital jangan sampai mengabaikan aspek keamanan. Sebab, secara substansi terlepas dari teknologi pengamanan dan tata kelola sistem informasi semakin lama kondisinya makin fragile alias tidak aman.
Apalagi sistem keamanan yang dipakai masih dengan cyber security mindset 1980-an atau 1990-an, yakni dengan pola One Time Password (OTP).
"Saya pertama kali menginstall sistem berbasis OTP itu pada 1998. Aneh, kalo sekarang sudah 20 tahun lewat orang ramai masih mendorong supaya aman pakai OTP," ujarnya.
Hal fundamental menurut Gildas, adalah dibutuhkan strategi FASST dalam membangun Digital ID, yaitu fleksibel, agile, secure, simple, dan transformative.
Fleksibel berarti sistemnya mendukung pemanfaatan seluruh kegiatan pemerintah, masyarakat, dan bisnis serta mendukung kondisi internet di IndoneSia yang belum merata.
Agile, berarti mendukung kelincahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bisnis 4.0, dan Masyarakat 4.0.
Secure, berfungsi meningkatkan keamanan nasional dan menjamin kehandalan penggunaan, keamanan bertransaksi, dan perlindungan data pribadi.
Simple artinya mudah digunakan oleh masyarakat. Transformative, sebagai enabler atau membantu pencapaian tujuan transformasi digital Indonesia 4.0. Dukcapil. (RO/A-1)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved