Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SAAT akan membangun sebuah gedung, yang pertama kali dibangun pengembang biasanya membuat pagar tinggi dan rapat di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hanya orang-orang berkepentingan yang berhak masuk dan memfilter pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian pula dalam membangun sistem informasi yang kompleks. Keamanan siber adalah yang pertama kali harus dirancang lebih dulu.
Hal itu dipaparkan pakar keamanan teknologi unformasi sekaligus CEO Xecure IT, Gildas Deograt Lumy pada Webinar Keamanan Siber menuju Identitas Digital Penduduk Indonesia, yang diselenggarakan Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia, Kamis (16/12).
"Saya suka dengan Dukcapil, karena baru mau bangun sistem sudah mikir keamanan sistemnya. Bukan sudah jadi baru mikirin security-nya," kata Gildas yang pernah menjadi tim inti pembentukan badan siber dan sandi negara ini.
Gildas menyoroti rencana penerapan Digital ID yang dilakukan Ditjen Dukcapil untuk menggantikan fungsi KTP elektronik. Ia menekankan dalam konteks membangun identitas digital jangan sampai mengabaikan aspek keamanan. Sebab, secara substansi terlepas dari teknologi pengamanan dan tata kelola sistem informasi semakin lama kondisinya makin fragile alias tidak aman.
Apalagi sistem keamanan yang dipakai masih dengan cyber security mindset 1980-an atau 1990-an, yakni dengan pola One Time Password (OTP).
"Saya pertama kali menginstall sistem berbasis OTP itu pada 1998. Aneh, kalo sekarang sudah 20 tahun lewat orang ramai masih mendorong supaya aman pakai OTP," ujarnya.
Hal fundamental menurut Gildas, adalah dibutuhkan strategi FASST dalam membangun Digital ID, yaitu fleksibel, agile, secure, simple, dan transformative.
Fleksibel berarti sistemnya mendukung pemanfaatan seluruh kegiatan pemerintah, masyarakat, dan bisnis serta mendukung kondisi internet di IndoneSia yang belum merata.
Agile, berarti mendukung kelincahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bisnis 4.0, dan Masyarakat 4.0.
Secure, berfungsi meningkatkan keamanan nasional dan menjamin kehandalan penggunaan, keamanan bertransaksi, dan perlindungan data pribadi.
Simple artinya mudah digunakan oleh masyarakat. Transformative, sebagai enabler atau membantu pencapaian tujuan transformasi digital Indonesia 4.0. Dukcapil. (RO/A-1)
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved