Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT akan membangun sebuah gedung, yang pertama kali dibangun pengembang biasanya membuat pagar tinggi dan rapat di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hanya orang-orang berkepentingan yang berhak masuk dan memfilter pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian pula dalam membangun sistem informasi yang kompleks. Keamanan siber adalah yang pertama kali harus dirancang lebih dulu.
Hal itu dipaparkan pakar keamanan teknologi unformasi sekaligus CEO Xecure IT, Gildas Deograt Lumy pada Webinar Keamanan Siber menuju Identitas Digital Penduduk Indonesia, yang diselenggarakan Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia, Kamis (16/12).
"Saya suka dengan Dukcapil, karena baru mau bangun sistem sudah mikir keamanan sistemnya. Bukan sudah jadi baru mikirin security-nya," kata Gildas yang pernah menjadi tim inti pembentukan badan siber dan sandi negara ini.
Gildas menyoroti rencana penerapan Digital ID yang dilakukan Ditjen Dukcapil untuk menggantikan fungsi KTP elektronik. Ia menekankan dalam konteks membangun identitas digital jangan sampai mengabaikan aspek keamanan. Sebab, secara substansi terlepas dari teknologi pengamanan dan tata kelola sistem informasi semakin lama kondisinya makin fragile alias tidak aman.
Apalagi sistem keamanan yang dipakai masih dengan cyber security mindset 1980-an atau 1990-an, yakni dengan pola One Time Password (OTP).
"Saya pertama kali menginstall sistem berbasis OTP itu pada 1998. Aneh, kalo sekarang sudah 20 tahun lewat orang ramai masih mendorong supaya aman pakai OTP," ujarnya.
Hal fundamental menurut Gildas, adalah dibutuhkan strategi FASST dalam membangun Digital ID, yaitu fleksibel, agile, secure, simple, dan transformative.
Fleksibel berarti sistemnya mendukung pemanfaatan seluruh kegiatan pemerintah, masyarakat, dan bisnis serta mendukung kondisi internet di IndoneSia yang belum merata.
Agile, berarti mendukung kelincahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bisnis 4.0, dan Masyarakat 4.0.
Secure, berfungsi meningkatkan keamanan nasional dan menjamin kehandalan penggunaan, keamanan bertransaksi, dan perlindungan data pribadi.
Simple artinya mudah digunakan oleh masyarakat. Transformative, sebagai enabler atau membantu pencapaian tujuan transformasi digital Indonesia 4.0. Dukcapil. (RO/A-1)
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini sebagai sebuah bencana.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved