Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Kebocoran dokumen penyelidikan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM dilaporkan LP3HI ke Polda Metro Jaya.
UU PDP seharusnya tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi sasaran pencurian data.
Tercatat data yang diklaim dicuri Bjorka sebanyak 30 GB tak terkompresi dan 6 GB terkompresi.
Dedi mengatakan bahwa pihak Direktorat Siber Bareskrim Polri akan mendalami lebih jauh terhaik hal ini.
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
Terguncangnya keamanan data di Indonesia kembali menyeruak setelah ulah dari hacker Bjorka. Beberapa perusahaan baik itu BUMN maupun swasta diterpa isu mengalami kebocoran data.
"Kami sudah rapat di bawah koordinasi Menteri Polhukam, yang mana saat ini sedang kami siapkan payung hukumnya. Tim-timnya juga sudah diusulkan untuk dibentuk."
Kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata. Bahkan, kasus kebocoran data di Indonesia sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
“Dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman tapi juga bisa kita kontrol,”
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan satuan tugas (Satgas) perlindungan data telah dibentuk.
Peretasan oleh Bjorka dinilai mampu menjadi pengingat publik dan pemerintah.
Tanpa infrastruktur yang memadai, pengesahan RUU PDP tidak akan menyelesaikan permasalahan kebocoran data yang terjadi belakangan ini.
Menurut Suciwati, masyarakat masih berharap agar misteri kasus pembunuhan suaminya, yakni aktivitis HAM Munir Said Thalib, bisa dipecahkan sampai ke akarnya.
Pratama Persadha menuturkan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur.
Menurut Kepala BSSN, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait isu kebocoran data belakangan ini. Sebab, tidak ada sistem atau aplikasi elektronik yang bermasalah karena diretas 'hacker'.
“Saya pastikan itu memang terjadi tapi tidak ada rahasia negara. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul.”
Riuhnya publik dalam menanggapi dugaan kebocoran tersebut patut disikapi oleh pemerintah dengan membuka klarifikasi kepada publik
Sebanyak 105 juta data kependudukan yang dijualnya itu terindikasi dari data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (DPT Pemilu) yang berasal dari KPU.
Publik kembali menerima kabar buruk dengan indikasi kasus kebocoran data para pelanggan telepon seluler prabayar beserta nomor induk kependudukan (NIK).
Mira mengatakan format data yang diklaim bocor di situs forum peretas breached.to bukan ala Kominfo.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved