Berita Terbaru kebijakan Hari Ini

Kebijakan Berbasis Iptekin Belum Jadi Prioritas Pembangunan Indonesia

Iptekin menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) pada banyak negara maju.

Ekonom Sebut Masih Ada Ekspor Bijih Nikel pada 2020

Hal itu diutarakan ekonom senior Faisal Basri. Dia membandingkan data BPS dan otoritas Tiongkok terkait adanya ekspor bijih nikel, yang seharusnya sudah dilarang.

Tax Amnesty Bawa Sentimen Positif pada Nilai Tukar Rupiah

Adapun tax amnesty tahap kedua merupakan lanjutan dari tax amnesty tahap pertama, yang pelaksanaanya masih disambut positif kalangan pengusaha.

Indonesia Perlu Standar Kualitas Udara Nasional untuk Turunkan Tingkat Polusi

Langkah awal dapat dilakukan Indonesia untuk menurunkan polusi udara, antara lain menetapkan Standar Kualitas Udara Nasional yang jelas.

BPS: Mobilitas Masyarakat Mulai Alami Peningkatan

Peningkatan mobilitas warga pada September 2021 tidak hanya tecermin dari aktivitas kerja, namun juga tempat perdagangan retail dan tempat rekreasi. 

Dua Jurus Percepat Atasi Kemiskinan Ekstrem

Wapres mmengakui target pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0% pada akhir 2024 merupakan tantangan berat.

Wapres: Data Statistik Berkualitas Penting Bagi Pembangunan Nasional

Melalui data statistik yang berkualitas, Ma'ruf menilai implementasi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.

PLN Beri Diskon Tarif 30% untuk Pengguna Kendaraan Listrik

Pemberian diskon tarif 30% untuk pengisian daya listrik pada malam hari, menindaklanjuti insentif PPnBM kendaraan listrik yang digulirkan pemerintah.

BI Tahan Lagi Suku Bunga Acuan di Level 3,50%

Kebijakan terbaru itu menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah menahan tingkat suku bunga acuan sebanyak tujuh kali. Bank Sentral berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

BEI Hadirkan Layanan Data untuk Sektor UMKM

BEI menerapkan skema khusus untuk beberapa produk data yang telah ditentukan dan berlaku bagi sektor UMKM, termasuk potongan biaya.

Pemerintah Mulai Susun Kebijakan Menuju Fase Endemi

Kebijakan menuju tahap endemi disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya, mewaspadai munculnya varian baru covid-19.

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pembatasan di Manila Mau Dilonggarkan

Rencana pemerintah Filipina melonggarkan pembatasan di wilayah Manila, muncul setelah kasus covid-19 harian melebihi 20 ribu orang dalam tiga hari terakhir.

IHSG Berpotensi Menguat Sepekan Mendatang

Faktor yang memengaruhi respons positif pelaku pasar, yakni penurunan angka kasus covid-19 dan pelonggaran kebijakan PPKM di sejumlah wilayah.

KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas

Arahan pusat kepada daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak efisien di masa pandemi covid-19, harus disertai dengan sanksi bagi yang melanggar.

Soal Revisi Permen PLTS Atap, YLKI: Bisa Matikan BUMN

Apabila pengembangan PLTS atap bertujuan mendorong gaya hidup, sebaiknya mulai digaungkan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.

Menteri ESDM Pastikan Premium Dihapus Secara Bertahap

Banyak negara sudah mulai meninggalkan penggunaan premium yang beroktan rendah. Tercatat, empat negara yang masih mengonsumsi premium, termasuk Indonesia.

Aturan yang Dikeluarkan Menteri Harus Dapat Izin Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Perpres 68/2021, yang bertujuan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional. Presiden harus mengetahui kebijakan yang ditetapkan menteri/kepala lembaga.

Wapres: Mukernas MUI Harus Dilakukan Cermat dan Terstruktur 

Mantan Ketum MUI itu mengatakan bahwa khithah atau arah perjuangan MUI akan berubah sesuai tantangan yang dihadapi. Sehingga, MUI perlu menyiapkan langkah konkret.

Ada Potensi Tapering Off The Fed, BI Diminta Lakukan Antisipasi

Dinamika pasar keuangan dapat berdampak pada perekonomian nasional. Terlebih kebijakan tapering off berasal dari ekonomi raksasa, yakni Bank Sentral AS.

Waspadai Multiple Waves, Luhut: Tata Kelola Negara Perlu Dibenahi

Berkaca dari penanganan covid-19 saat ini, Menko Luhut menilai sistem tata kelola negara tindak berjalan optimal di masa darurat.

Aliansi Filantropi dan Masa Depan Tata Kelola Kolaboratif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

Pendidikan sebagai Investasi?

Sekolah sebagai Ruang Pemulihan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia