Jumat 15 Oktober 2021, 09:45 WIB

Kebijakan Berbasis Iptekin Belum Jadi Prioritas Pembangunan Indonesia

Faustinus Nua | Humaniora
Kebijakan Berbasis Iptekin Belum Jadi Prioritas Pembangunan Indonesia

ANTARA/ Lukas
DEWAN PENGARAH BRIN: Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada Megawati Soekarnoputri usai dilantik menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

 

KEBIJAKAN ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) dapat menjadi salah satu prioritas utama oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan nasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi hal yang penting agar isu-isu iptekin dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI) BRIN, Dudi Hidayat, mengatakan bahwa, isu kebijakan iptekin di Indonesia masih belum menjadi diskursus publik utama. Baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, dan masyarakat isu iptekin belum menjadi prioritas pertimbangan kebijakan.

"Kebijakan iptekin di Indonesia masih dirasa kurang menjadi prioritas jika dibandingkan oleh negara-negara maju. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan ekonomi berbasis iptekin di Indonesia masih kurang menemukan gaungnya,"  ujar Dudi dalam keterangan resmi, Jumat (15/10).

Dudi menegaskan, perlunya intervensi pemerintah dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di Indonesia agar akselerasi pembangunan dapat terjalin.

Peneliti Direktorat PKRTI-BRIN, Anugerah Yuka Asmara, mengatakan bahwa iptekin menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) pada banyak negara maju. Sejak tahun 1990 an, banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan iptekin. "Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru," jelas Yuka.

Sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorbsi kebijakan iptekin menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. "Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan," tegas Yuka.

Untuk itu, kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.(H-1)

Baca Juga

MI/Dok Indonesia Hidden Heritage

Festival Indonesia Hidden Heritage Week Gelar Virtual Tour ke Tambang Batubara Ombilin

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 08:15 WIB
“Virtual tour mengambil Tambang Batubara Ombilin karena situs ini merupakan satu dari 5 situs lain di dunia yang ditetapkan UNESCO...
Dok IHH

Indonesia Hidden Heritage Angkat Festival Heritage Sebagai Daya Tarik Wisata

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 05:30 WIB
Festival Indonesia Hidden Heritage Week 2021 menghadirkan lebih dari 50 program dalam 10 hari serta melibatkan 100 panelis dari dalam dan...
Antara

33.041 Warga Manado Sembuh dari Covid-19

👤Ant 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 23:59 WIB
Steaven Dandel berharap warga terus menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga bisa menekan angka...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya