Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEBIJAKAN ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) dapat menjadi salah satu prioritas utama oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan nasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi hal yang penting agar isu-isu iptekin dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI) BRIN, Dudi Hidayat, mengatakan bahwa, isu kebijakan iptekin di Indonesia masih belum menjadi diskursus publik utama. Baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, dan masyarakat isu iptekin belum menjadi prioritas pertimbangan kebijakan.
"Kebijakan iptekin di Indonesia masih dirasa kurang menjadi prioritas jika dibandingkan oleh negara-negara maju. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan ekonomi berbasis iptekin di Indonesia masih kurang menemukan gaungnya," ujar Dudi dalam keterangan resmi, Jumat (15/10).
Dudi menegaskan, perlunya intervensi pemerintah dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di Indonesia agar akselerasi pembangunan dapat terjalin.
Peneliti Direktorat PKRTI-BRIN, Anugerah Yuka Asmara, mengatakan bahwa iptekin menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) pada banyak negara maju. Sejak tahun 1990 an, banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan iptekin. "Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru," jelas Yuka.
Sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorbsi kebijakan iptekin menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. "Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan," tegas Yuka.
Untuk itu, kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.(H-1)
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved