Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Polusi udara menjadi salah satu permasalahan serius bagi Indonesia. Pasalnya, beberapa kota di Indonesia memiliki tingkat tingkat Particulate Matter (PM) 2,5 rata-rata tahunan yang melebihi ambang batas pedoman WHO. PM 2,5 sendiri adalah partikel ultra halus yang mengambang di udara dan sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan manusia.
Direktur Air Quality Life Index (AQLI), sebuah lembaga nirlaba dari University of Chicago, Ken Lee mengungkapkan, beberapa langkah awal dapat dilakukan Indonesia untuk menurunkan polusi udara, antara lain menetapkan Standar Kualitas Udara Nasional yang jelas. Indonesia bisa mencontoh standar nasional dari negara-negara lain yang sudah menerapkan sebelumnya.
"Jadi untuk PM 2,5 pedoman WHO untuk konsentrasi rata-rata tahunan, adalah 10 mikrogram per meter kubik. Tidak semua negara mengikuti pedoman WHO. Standar nasional Tiongkok adalah 35, standar nasional India adalah 40, standar nasional AS adalah 12 dan seterusnya," ujar Ken dalam dalam video yang diunggah akun Instagram Bicara Udara, diakses Kamis (2/10).
Baca juga: Cara Kota Semarang Bangkitkan Pariwisata
Ken menuturkan, sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki konsentrasi rata-rata tahunan yang jelas. Karena itulah, lanjut dia, yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pemerintah dan regulator serta pencemar atas pencemaran udara.
"Langkah kedua yang dapat segera dilakukan Indonesia adalah meningkatkan monitoring kualitas udara secara nasional," imbuhnya.
Kemudian, menurut Ken, ada banyak jenis kebijakan yang dapat diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi sumber polusi tertentu. Tetapi salah satu sumber yang perlu ditangani adalah pembangkit listrik tenaga batu bara.
"Jadi mengatasi pembangkit listrik tersebut juga merupakan prioritas, bahan bakar fosil adalah kontributor utama polusi partikulat serta perubahan iklim. Untuk benar-benar memperbaiki masalah ini, pemerintah benar-benar harus melakukan tindakan polusi ini," ucapnya.
Diakui Ken, bahwa mendapatkan udara bersih untuk Indonesia akan menghabiskan banyak uang. Misalnya, kata dia, apakah itu berinvestasi dalam transportasi umum, menghilangkan kendaraan tua yang sangat berpolusi dari jalanan, mengurangi emisi pembangkit listrik yang ada, atau berinvestasi dalam energi terbarukan.
"Semua jenis kegiatan pengurangan ini akan membutuhkan banyak uang. Jadi, harapan saya untuk Indonesia adalah, ketika momentum terbangun untuk mengambil tindakan kebijakan nyata, biaya dari semua kegiatan pengurangan polusi ini akan menghasilkan manfaat luar biasa yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari upaya pengurangan polusi udara secara permanen," pungkasnya. (H-3)
Lautan dunia menyerap panas ekstrem tahun 2025, memecahkan rekor selama sembilan tahun berturut-turut. Simak dampak mengerikannya bagi iklim global.
Peneliti Oxford mengungkap bagaimana bentuk garis pantai dapat menjebak spesies laut saat suhu memanas. Garis pantai Timur-Barat tingkatkan risiko kepunahan.
PERINGATAN mengenai ancaman perubahan kiamat iklim kembali menguat seiring dengan ditemukannya fenomena geologi yang tidak biasa di Greenland.
Kawasan mangrove, yang berperan penting sebagai pelindung pantai, penyerap karbon, serta habitat keanekaragaman hayati, menjadi salah satu fokus rehabilitasi.
Sebagai hewan ektotermik, suhu lingkungan jadi penentu utama siklus hidup nyamuk. Karena itu perubahan iklim berdampak besar pada penyakit akibat gigitan nyamuk.
TAHUN 2024 tercatat sebagai salah satu tahun dengan kasus DBD akibat gigitan nyamuk aedes aegypti tertinggi dalam sejarah global. Itu merupakan sinyal kuat dari dampak perubahan iklim,
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved