Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Polusi udara menjadi salah satu permasalahan serius bagi Indonesia. Pasalnya, beberapa kota di Indonesia memiliki tingkat tingkat Particulate Matter (PM) 2,5 rata-rata tahunan yang melebihi ambang batas pedoman WHO. PM 2,5 sendiri adalah partikel ultra halus yang mengambang di udara dan sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan manusia.
Direktur Air Quality Life Index (AQLI), sebuah lembaga nirlaba dari University of Chicago, Ken Lee mengungkapkan, beberapa langkah awal dapat dilakukan Indonesia untuk menurunkan polusi udara, antara lain menetapkan Standar Kualitas Udara Nasional yang jelas. Indonesia bisa mencontoh standar nasional dari negara-negara lain yang sudah menerapkan sebelumnya.
"Jadi untuk PM 2,5 pedoman WHO untuk konsentrasi rata-rata tahunan, adalah 10 mikrogram per meter kubik. Tidak semua negara mengikuti pedoman WHO. Standar nasional Tiongkok adalah 35, standar nasional India adalah 40, standar nasional AS adalah 12 dan seterusnya," ujar Ken dalam dalam video yang diunggah akun Instagram Bicara Udara, diakses Kamis (2/10).
Baca juga: Cara Kota Semarang Bangkitkan Pariwisata
Ken menuturkan, sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki konsentrasi rata-rata tahunan yang jelas. Karena itulah, lanjut dia, yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pemerintah dan regulator serta pencemar atas pencemaran udara.
"Langkah kedua yang dapat segera dilakukan Indonesia adalah meningkatkan monitoring kualitas udara secara nasional," imbuhnya.
Kemudian, menurut Ken, ada banyak jenis kebijakan yang dapat diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi sumber polusi tertentu. Tetapi salah satu sumber yang perlu ditangani adalah pembangkit listrik tenaga batu bara.
"Jadi mengatasi pembangkit listrik tersebut juga merupakan prioritas, bahan bakar fosil adalah kontributor utama polusi partikulat serta perubahan iklim. Untuk benar-benar memperbaiki masalah ini, pemerintah benar-benar harus melakukan tindakan polusi ini," ucapnya.
Diakui Ken, bahwa mendapatkan udara bersih untuk Indonesia akan menghabiskan banyak uang. Misalnya, kata dia, apakah itu berinvestasi dalam transportasi umum, menghilangkan kendaraan tua yang sangat berpolusi dari jalanan, mengurangi emisi pembangkit listrik yang ada, atau berinvestasi dalam energi terbarukan.
"Semua jenis kegiatan pengurangan ini akan membutuhkan banyak uang. Jadi, harapan saya untuk Indonesia adalah, ketika momentum terbangun untuk mengambil tindakan kebijakan nyata, biaya dari semua kegiatan pengurangan polusi ini akan menghasilkan manfaat luar biasa yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari upaya pengurangan polusi udara secara permanen," pungkasnya. (H-3)
INDONESIA memperkuat posisinya menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 yang ditegaskan dalam Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
Pencairan gletser akibat perubahan iklim terbukti dapat memicu letusan gunung berapi yang lebih sering dan eksplosif di seluruh dunia.
Kemah pengkaderan ini juga mengangkat persoalan-persoalan lingkungan, seperti perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam.
"Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menjadi vektor utama. Keberadaan dan penyebarannya yang meluas menjadikan arbovirus sebagai ancaman serius,”
Fenomena salju langka menyelimuti Gurun Atacama, wilayah terkering di dunia, menghentikan sementara aktivitas observatorium ALMA.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved